Kepala BKN: Pertajam Program Kerja TA 2018 BKN

Kepala BKN: Pertajam Program Kerja TA 2018 BKN

Kepala BKN meminta program kerja Tahun Anggaran (TA) 2018 lebih tajam dibandingkan TA sebelumnya. “Walaupun program kerja tidak banyak mengalami perbedaan dari tahun sebelumnya tetapi isinya harus lebih tajam. Terutama mengenai pelaksanaan proyek perubahan oleh masing-masing unit kerja BKN harus dilaksanakan secara radikal dan cepat.” Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara Pemantapan Program Kerja dan Kegiatan BKN Tahun 2018 di Kantor Pusat BKN Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara Pemantapan Program Kerja dan Kegiatan BKN Tahun 2018 di Kantor Pusat BKN Jakarta. (foto: kis)

Beberapa proyek perubahan TA 2018 BKN di antaranya:

  1. Program digitalisasi seluruh proses bisnis BKN. Proyek ini menyangkut pengadaan aplikasi, infrastruktur baik hardware maupun software, pelaksanaan (proses bisnis) hingga SDM. Digitalisasi itu dimaksudkan untuk meminimalkan eror yang acap kali masih terjadi dalam bidang administrasi kepegawaian.
  2. Program Pemutakhiran database kepegawaian. Dari database kepegawaian yang sudah ada perlu selalu dimutakhirkan bahkan jika perlu harus dikembangkan. Sehingga terkait informasi kepegawaian ke depan, BKN tidak hanya menyediakan informasi yang seadanya.
  3. Program Penegakkan Disiplin PNS. Aplikasi ini dibangun oleh Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Beberapa aplikasi yang akan dibangun dan digunakan untuk penegakkan pelanggaran PNS ini di antaranya: e-blocking, WBS, dan early warning system.
  4. Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian; program ini merupakan program partisipasi dari program Presiden Joko Widodo untuk daerah Papua dan Papua Barat. Di mana program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian di Papua dan Papua Barat ini bertujuan untuk memastikan bahwa masalah-masalah kepegawaian di sana dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga outcome dari program tersebut diharapkan bahwa manajemen kepegawaian di sana dapat berjalan sesuai norma, standar dan prosedur kepegawaian yang berlaku.
  5. Program pembentukan Unit Pelaksana teknis (UPT); sasaran pendirian UPT ini adalah daerah provinsi yang betul-betul mendapat dukungan komitmen yang tinggi dari Gubernur. Sudah ada beberapa permintaan pendirian UPT diantaranya di Provinsi lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Kepala BKN yakin bahwa realisasi sebesar 96,61% yang diperoleh BKN pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi untuk K/L dengan pagu anggaran di bawah 1 triliun. Untuk tahun 2018, BKN telah menetapkan target realisasi sebesar 98%. bal

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pengawasan Kearsipan Internal Dorong Arsip BKN Lebih Baik

Jakarta – Humas BKN, Tim Pengawas Kearsipan Internal  yang beranggotakan pejabat fungsional Arsiparis, pejabat fungsional Auditor dan pejabat Pengawas di bidang pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan Kearsipan Internal tengah

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Mengusung Tema “Human Capital Management Dalam Era 4.0 Menuju World Class ASN” BKN Siap Gelar Rakornas Kepegawaian 2018

Jakarta-Humas BKN, Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kepegawaian merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diadakan oleh Badan kepegawaian Negara. Tahun ini, Rakornas akan diselenggarakan pada 11 Juli 2018 yang

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Penjelasan Mengenai Dasar Penetapan Kelulusan CPNS BKN

Jakarta-Humas BKN, Hasil akhir seleksi CPNS BKN 2017 yang diterbitkan melalui Pengumuman Nomor: 06/PENG.1/PANPEL.BKN/XII/2017 Rabu, 06 Desember 2017 melalui website resmi BKN memunculkan sejumlah pertanyaan publik yang disampaikan melalui media

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply