Kepala BKN: Pertajam Program Kerja TA 2018 BKN

Kepala BKN: Pertajam Program Kerja TA 2018 BKN

Kepala BKN meminta program kerja Tahun Anggaran (TA) 2018 lebih tajam dibandingkan TA sebelumnya. “Walaupun program kerja tidak banyak mengalami perbedaan dari tahun sebelumnya tetapi isinya harus lebih tajam. Terutama mengenai pelaksanaan proyek perubahan oleh masing-masing unit kerja BKN harus dilaksanakan secara radikal dan cepat.” Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara Pemantapan Program Kerja dan Kegiatan BKN Tahun 2018 di Kantor Pusat BKN Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara Pemantapan Program Kerja dan Kegiatan BKN Tahun 2018 di Kantor Pusat BKN Jakarta. (foto: kis)

Beberapa proyek perubahan TA 2018 BKN di antaranya:

  1. Program digitalisasi seluruh proses bisnis BKN. Proyek ini menyangkut pengadaan aplikasi, infrastruktur baik hardware maupun software, pelaksanaan (proses bisnis) hingga SDM. Digitalisasi itu dimaksudkan untuk meminimalkan eror yang acap kali masih terjadi dalam bidang administrasi kepegawaian.
  2. Program Pemutakhiran database kepegawaian. Dari database kepegawaian yang sudah ada perlu selalu dimutakhirkan bahkan jika perlu harus dikembangkan. Sehingga terkait informasi kepegawaian ke depan, BKN tidak hanya menyediakan informasi yang seadanya.
  3. Program Penegakkan Disiplin PNS. Aplikasi ini dibangun oleh Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Beberapa aplikasi yang akan dibangun dan digunakan untuk penegakkan pelanggaran PNS ini di antaranya: e-blocking, WBS, dan early warning system.
  4. Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian; program ini merupakan program partisipasi dari program Presiden Joko Widodo untuk daerah Papua dan Papua Barat. Di mana program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian di Papua dan Papua Barat ini bertujuan untuk memastikan bahwa masalah-masalah kepegawaian di sana dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga outcome dari program tersebut diharapkan bahwa manajemen kepegawaian di sana dapat berjalan sesuai norma, standar dan prosedur kepegawaian yang berlaku.
  5. Program pembentukan Unit Pelaksana teknis (UPT); sasaran pendirian UPT ini adalah daerah provinsi yang betul-betul mendapat dukungan komitmen yang tinggi dari Gubernur. Sudah ada beberapa permintaan pendirian UPT diantaranya di Provinsi lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Kepala BKN yakin bahwa realisasi sebesar 96,61% yang diperoleh BKN pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi untuk K/L dengan pagu anggaran di bawah 1 triliun. Untuk tahun 2018, BKN telah menetapkan target realisasi sebesar 98%. bal

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pemerintah Kawal Transparansi Pengelolaan Dana Desa lewat SISKEUDES

Jakarta-Humas BKN, Pemerintah lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) resmikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mempermudah pengelolaan keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Desa BPKP, Gatot Damasto

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

26 PNS Jalani Sidang BAPEK, 21 Diberhentikan Sebagai PNS

Sidang administratif Badan Pertimbangan Kepegawaian.(foto: dok.menpan) Jakarta – Humas BKN, Sebanyak 26 (dua puluh enam) Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjalani sidang administratif Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), di Kantor Kementerian Pendayagunaan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

5 JPT Pratama BKN Kosong, 44 Pejabat Administrator Ikut Seleksi

Jakarta – Humas BKN, Sebanyak 44 Pejabat Administrator di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berhasil melaju ke tahap seleksi kompetensi teknis Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKN selanjutnya yakni Seleksi

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply