BKN Larang Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Mudik

BKN Larang Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Mudik

Jakarta – Humas BKN, Jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor K26-30/V 71-2/99 Tanggal 23 Mei 2019 Tentang Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Hari Raya Keagamaan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan mengatakan SE yang ditandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana tersebut ditujukan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BKN. “SE itu juga sebagai tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi pada Hari Raya Keagamaan. Karena momentumnya Hari Raya Idul Fitri, praktik saling memberi dan menerima bingkisan termasuk kategori gratifikasi,” ujarnya, di ruang kerjanya, Jumat (24/5/2019).

Selain itu, Ridwan mengingatkan tentang permintaan dana, sumbangan dan atau hadiah yang biasa disebut Tunjangan Hari Raya (THR) secara tidak resmi, baik secara individu maupun berkelompok merupakan perbuatan yang dilarang dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi. “Terhadap penerimaan gratifikasi, mekanisme pelaporan dapat diakses melalui tautan www.kpk.go.id/gratifikasi,” katanya.

Kemudian, Ridwan mengingatkan tentang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional inventaris kantor dengan nomor polisi plat merah untuk kegiatan mudik. “PNS atau penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan. Jadi karena kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas milik Negara, BKN kemudian melarang penggunaannya untuk kepentingan non-kedinasan seperti perayaan Hari Raya,” pungkasnya.

Unduh Surat Edaran Nomor K26-30/V 71-2/99 Tanggal 23 Mei 2019 Tentang Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Hari Raya Keagamaan Silakan Klik di sini 

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Tutup Kesenjangan kompetensi ASN, Pusbang ASN Gagas Pelatihan Soft Skill

Ciawi-Humas BKN, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) menggagas pelatihan teknis soft skill bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan pejabat administrator

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pendaftaran Online MA dan Formasi SMA/D3 Kemenkumham Ditutup

Jakarta-Humas BKN, Bagi pelamar SSCN untuk formasi Mahkamah Agung (MA) dan formasi SMA/D3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), batas pendaftaran online telah berakhir pada 26 Agustus 2017 sesuai

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

“Penyelesaian PNS Tipikor Inkracht Tetap Mengacu Regulasi Kepegawaian yang Berlaku”

Jakarta-Humas BKN, Penyelesaian kasus PNS yang melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sudah berdasarkan kekuatan hukum tetap ( inkracht) dilakukan berdasarkan regulasi kepegawaian yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply