Maraknya Hoaks Rekrutmen ASN, Kenali Ciri Berkas Palsu Mengatasnamakan Instansi

Maraknya Hoaks Rekrutmen ASN, Kenali Ciri Berkas Palsu Mengatasnamakan Instansi

Menanggapi beredarnya beberapa berkas palsu seperti Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan dokumen pengusulan CPNS melalui kebijakan khusus mengatasnamakan instansi pemerintah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah melayangkan klarifikasi melalui pemberitaan resmi di website dan media sosial BKN.

Sebagai instansi yang namanya kerap digunakan dalam tindakan pemalsuan dokumen maupun penyebaran informasi palsu atau hoaks dan pemalsuan dokumen rekrutmen ASN, khususnya CPNS, berikut kami sampaikan ciri umum yang perlu diketahui publik, beberapa di antaranya:

1. SK CPNS Diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing, bukan atas nama Kepala BKN. Dalam hal ini BKN hanya mengeluarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang bertanda tangan digital (digital signature), kecuali untuk SK CPNS di lingkungan BKN. Perlu diketahui penyampaian dokumen Pertek hanya dilakukan antara Panitia Seleksi CPNS Nasional (Panselnas) kepada Panitia Seleksi Instansi termasuk Pemerintah Daerah, jadi peserta tidak menerima berkas Pertek.

2. Perihal dokumen pengangkatan CPNS atas nama instansi lain tapi ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN, jelas berkas tersebut palsu. Sestama BKN hanya memiliki wewenang sebagai Panitia Seleksi CPNS di lingkungan BKN.

3. Tindakan penipuan dilakukan tidak hanya dalam bentuk menerbitkan surat atau dokumen palsu, beberapa laporan yang diterima Humas BKN, contoh lain seperti memalsukan identitas diri mengaku sebagai pejabat di salah satu instansi juga menjadi modus baru oknum pelaku penipuan.

Perlu kami ingatkan bahwa segala proses rekrutmen ASN, baik CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak berbayar alias gratis. Jadi jika ada oknum yang mencoba menjanjikan pengangkatan menjadi ASN dengan mensyaratkan sejumlah uang, dipastikan tindakan itu adalah penipuan.

Sampai saat ini Panselnas masih menunggu usulan kebutuhan ASN dari instansi pusat dan daerah, serta belum menentukan timeline penerimaan ASN Tahun 2019. Terbitnya Peraturan PANRB tentang kebutuhan nasional ASN pada Maret 2019 lalu dilakukan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dalam hal penyampaian kebutuhan ASN secara nasional di awal tahun anggaran.

Selain informasi dan dokumen palsu penerimaan CPNS, Humas BKN juga mendapat laporan tentang adanya pembebanan biaya kepada CPNS untuk penerbitan pendidikan dan pelatihan (Latsar) dan SK di sejumlah instansi daerah. Untuk itu diimbau kepada setiap instansi sebelum menyampaikan usulan kebutuhan pegawai agar tidak hanya merencanakan pembiayaan gaji, tetapi juga harus meliputi anggaran Latsar dan sebagainya.

Diingatkan kembali kepada publik bahwa informasi penerimaan ASN baik CPNS maupun P3K hanya dikeluarkan secara resmi oleh laman instansi pemerintah dengan domain go.id dan media sosial resmi instansi. BKN juga meminta agar masyarakat waspada terhadap oknum mengatasnamakan pejabat di instansi tertentu yang mensyaratkan sejumlah uang untuk pengangkatan CPNS. Rekrutmen secara resmi hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Panselnas. des/ber

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Menjadi Atlet Pornas, antara Kehormatan dan Tanggung Jawab

Yogyakarta-Humas BKN, Vini,Vidi,Vici. Saya datang, saya lihat dan saya menang. Demikian aforisme yang dikutip Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Ibtri S Rejeki kala menyuntikan semangat bertanding kepada kontingen BKN

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

P2KBKN 2019 Beri Pengalaman Baru Bagi Pejabat Pengawas Papua dan Papua Barat

Sorong-Humas BKN, Setelah dibuka secara serentak di sembilan lokasi pelaksanaan yang meliputi wilayah Provinsi Papua (Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerrom dan Kabupaten Merauke) dan wilayah Provinsi Papua

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Setda Pemprov DKI Jakarta : Kami Libatkan CAT BKN Karena Terpercaya Untuk Jaring Generasi Berkualitas

Jakarta-Humas BKN, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar CPNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang berlokasi di Kantor Walikota Jakarta Selatan resmi dibuka Rabu (31/10/2018) oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply