BKN Lakukan Rekonsiliasi dan Validasi Data Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS Provinsi Papua Barat Tahun 2018

Jakarta – Humas BKN, Dalam rangka persiapan pengumuman hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat Tahun 2018, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan rekonsiliasi dan validasi data hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada Kamis (27/6/2019) di Kantor Pusat BKN, Jakarta. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto, sesaat sebelum pelaksanaan rekonsiliasi dan validasi berlangsung.

Aris, yang juga menjadi Penanggung Jawab Tim Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Panselnas, melanjutkan bahwa BKN mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memproses hasil tes untuk formasi Pemerintah Provinsi Papua Barat agar sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengadaan CPNS Penetapan Kebutuhan (Formasi) Tahun 2018 Pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Wilayah Provinsi papua dan Provinsi Papua barat yang Diselenggarakan Dalam Tahun Anggaran 2019. “Sama seperti pelaksanaan rekonsiliasi dan validasi yang dilakukan sebelumnya, prosesnya meliputi kesesuaian berita acara pelaksanaan, kesesuaian peserta yang hadir mengikuti SKD, kesesuaian nilai yang diperoleh masing-masing peserta, dan kesesuain formasi,” ujarnya.

Terakhir, Aris berharap, pelamar yang berhasil menjadi CPNS pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat turut membantu pembangunan Provinsi Papua Barat. “Panselnas mendukung program Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mencoba merealisasikannya di bidang SDM Aparatur,” tutupnya. ber

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Dukung Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi dalam Tubuh Birokrasi

Jakarta – Humas BKN, Sekretaris Utama (Sesma) BKN Supranawa Yusuf menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi. “Upaya pencegahan korupsi dalam bidang kepegawaian dapat dilakukan, contohnya salah satunya dengan menambahkan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Melepas 10 Pegawai Purnabhakti TMT 1 Agustus 2019

Jakarta-Humas BKN, Sebagai wujud penghargaan atas jasa dan pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BKN, Sekretaris Utama Supranawa Yusuf melepas para pegawai BKN yang memasuki purnabakti Terhitung Masa

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

PTDH PNS Tipikor Dilaporkan ke Kepala BKN Paling Lambat 30 April 2019

Jakarta – Humas BKN, Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply