Sestama BKN: BKN akan Dorong Realisasi Sistem Informasi ASN Terintegrasi

Sestama BKN: BKN akan Dorong Realisasi Sistem Informasi ASN Terintegrasi

Jakarta-Humas BKN, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pagu indikatif Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp. 624.759.585.000,-. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Mardani Ali Sera selaku Pimpinan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/06/2019).

Selain itu, Komisi II DPR juga menyetujui usulan penambahan anggaran Tahun 2020 yang diajukan oleh BKN sebesar Rp. 141.126.282.000,-.

Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf menjelaskan bahwa Pagu Indikatif tersebut guna menunjang program yang akan dilaksanakan BKN pada Tahun 2020, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 79%, program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur BKN sebesar 6%, dan program penyelenggaraan manajemen kepegawaian Negara sebesar 15%. Sestama BKN melanjutkan, jika besaran pagu indikatif tahun 2020 mengalami penurunan dari pagu indikatif yang diajukan BKN pada tahun 2019. “Penurunan pagu indikatif tahun 2020 turun dari tahun sebelumnya tersebut yaitu sekitar Rp. 385.225.000,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Sestama BKN juga membahas mengenai usulan penambahan anggaran Tahun 2020 yang diajukan guna mendukung program prioritas BKN sesuai dengan Kesepakatan Trilateral Meeting pada 15 Mei 2019, di antaranya guna pengembangan sistem merit, pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Gorontalo, hingga Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terintegrasi. BKN akan mewujudkan Sistem Informasi ASN Terintegrasi yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. “Pengawasan dan pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi akan lebih mudah, sehingga proses pelaksanannya lebih efisien dan efektif,” ujarnya. Pada rapat tersebut, turut hadir Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKN serta beberapa Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Sebelumnya, BKN juga telah menghadiri RDP guna mengajukan usulan pagu indikatif dan usulan penambahan anggaran tahun 2020, Kamis, 20 Juni 2019 lalu. kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Update Early Warning System (EWS), BKN Matangkan Perangkat Deteksi Dini Masalah Kepegawaian

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, I Nyoman Arsa Jakarta-Humas BKN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pemkab Kutai Kartanegara Konsultasi Soal Pemberhentian PNS ke BKN

Jakarta – Humas BKN, Ada sejumlah permasalahan kepegawaian seperti pemberhentian PNS karena tersangkut tindak pidana korupsi (tipikor), penjatuhan sanksi disiplin bagi PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010,

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Sejumlah Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Tidak Dapat Diisi Oleh P3K

Jakarta-Humas BKN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan wajib mematuhi kedisiplinan karena memiliki kedudukan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pernyataan tersebut disampaikan oleh

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply