Putusan Sidang Bapek 2 Juli 2019 : 42 PNS Diberhentikan

Putusan Sidang Bapek 2 Juli 2019 : 42 PNS Diberhentikan

Sidang Bapek pada Selasa, (02/07/2019) di Kantor KemenPANRB Jakarta.(foto: mia)

Jakarta – Humas BKN, Dalam pembahasan putusan final sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Andi Anto selaku Asisten Sekretaris Bapek menyampaikan sejumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang diproses di Bapek. Andi mengatakan ada 46 kasus pelanggaran disiplin yang meliputi kasus tidak masuk kerja, penyalahgunaan narkotika, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, perkawinan kedua tanpa izin Pejabat, hidup bersama, sampai dengan kasus PNS wanita menjadi istri kedua.

“Tercatat sampai dengan saat ini ada 191 PNS dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang terlibat kasus pelanggaran disiplin PNS dan mengajukan banding administratif ke Bapek, sebelumnya sebanyak 52 kasus sudah diputus di awal Tahun 2019 dan hari ini ada 46 kasus yang disidangkan. Jenis penjatuhan hukuman disiplin ke-46 kasus yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) meliputi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” terang Andi dalam Sidang Bapek pada Selasa, (02/07/2019) di Kantor KemenPANRB Jakarta.

Andi juga menerangkan bahwa jenis pelanggaran disiplin dalam kasus yang dibahas pada sidang Bapek kali ini masih didominasi pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Dari 46 kasus tersebut, sidang Bapek memutuskan memperkuat keputusan PPK untuk menjatuhkan hukuman berupa PDHTAPS terhadap 38 orang PNS. Putusan sidang Bapek juga memperingan putusan PPK yang menjatuhkan hukuman disiplin PTDH menjadi PDHTAPS terhadap 3 PNS, penurunan pangkat selama 3 tahun terhadap 2 PNS, dan pemindahan dalam rangka penurunan dalam jabatan terhadap 1 PNS. Sementara itu Bapek juga memutuskan untuk membatalkan keputusan PDHTAPS terhadap 1 PNS.

Sesuai tugasnya dalam Pasal 3 huruf b PP Nomor 24 Tahun 2011, Bapek telah memeriksa banding administratif PNS dan mengambil keputusan atas banding administratif pada sidang Bapek yang dipimpin oleh Menteri PANRB selaku Ketua Bapek dan dihadiri oleh Kepala BKN selaku Sekretaris Bapek, Kejagung, Setkab, BIN, Ditjen Per-UU Kemenkumham, dan DPN Korpri selaku anggota Bapek. Des

No

Pelanggaran

Jenis Hukuman

Jumlah

Putusan Bapek

Memperkuat

Memperingan

Membatalkan

1 Tidak Masuk Kerja PTDH &

PDHTAPS

32 26 5

(3 menjadi PDHTAPS, 1 pemindahan dlm rangka penurunan dalam jabatan, 1 penurunan pangkat slm 3 tahun)

1
2 Penyalahgunaan Narkotika PTDH &

PDHTAPS

2 1 1

(menjadi PDHTAPS)

3 Penipuan PDHTAPS 1 1
4 Menerima Hadiah atau Pemberian yang berhubungan dengan Jabatan PDHTAPS 1 1
5 Tindakan Asusila PDHTAPS 1 1
6 Beristeri lebih dari seorang tanpa izin Pejabat berwenang PDHTAPS 5 4 1

(penurunan pangkat slm 3 tahun)

7 Perzinahan, Poliandri, Hidup bersama dan Menjadi Isteri Kedua PDHTAPS 3 3
8 Pengalihan Hak Kepemilikan PDHTAPS 1 1

 

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Gunakan CAT BKN dalam SKB Dongkrak Kepercayaan Publik Terhadap Instansi

Jakarta-Humas BKN, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bugi Sulaiman menyambut baik pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS KLHK dengan CAT BKN. Pernyataan tersebut disampaikan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Kanreg BKN Se-Indonesia Siapkan Langkah Strategis Tuntaskan Permasalahan Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, “Selaku kepanjangan tangan Kantor Pusat, Kanreg BKN perlu segera mengambil langkah strategis untuk menuntaskan berbagai macam permasalahan kepegawaian yang terjadi pada instansi sesuai kewengannya,” ujar Kepala Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Program P2K di Papua dan Papua Barat Tinggi, BKN Lanjutkan Dengan Agenda Pemetaan dan Kompetensi PNS

Jayapura – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan kembali menggulirkan Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Februari dan Maret 2019. Kegiatan itu akan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply