BKN Dukung Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi dalam Tubuh Birokrasi

BKN Dukung Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi dalam Tubuh Birokrasi

Jakarta – Humas BKN, Sekretaris Utama (Sesma) BKN Supranawa Yusuf menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi. “Upaya pencegahan korupsi dalam bidang kepegawaian dapat dilakukan, contohnya salah satunya dengan menambahkan syarat dalam proses Kenaikan Pangkat dengan menyertakan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak,” katanya dalam kunjungan staf Direktorat Jenderal Pajak dalam agenda Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Jumat (05/07/2019) di Ruang Multimedia, BKN Pusat.

“Upaya pencegahan korupsi dalam bidang kepegawaian dapat dilakukan, contohnya salah satunya dengan menambahkan syarat dalam proses Kenaikan Pangkat dengan menyertakan SPT Pajak,” kata Supranawa.

Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mewajibkan BKN sebagai lembaga pemerintah untuk berpartisipasi di dalamnya.

Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Warli yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan dari seluruh proses tersebut berupa terbitnya Peraturan Badan (Perban) terkait pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pelayanan publik.

“Penambahan syarat seperti misalnya menyertakan SPT Pajak dalam layanan kepegawaian harus dipertimbangkan dengan matang, diperlukan waktu untuk menyusun peraturan secara komprehensif dan harus diikuti dengan sosialisasi dan internalisasi kepada pelanggan kita (ASN-red). Jangan sampai pelanggan kita dalam hal ini ASN merasa dipersulit dengan adanya penambahan syarat-syarat layanan kepegawaian ini,” tuturnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa sejatinya BKN telah mengimplementasikan dukungan pencegahan korupsi, “BKN melayani ASN yang notabene wajib memiliki NPWP dan dapat dipastikan mereka membayar SPT PPh setiap tahunnya. Target publik BKN yang bukan ASN, seperti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Calon PPPK), peserta seleksi sekolah kedinasan, dan sebagainya, nantinya juga akan menerima NPWP,” tegasnya. suf/mia

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

“Kegiatan yang Dilaksanakan Unit Kerja Harus Mampu Menciptakan Value”

Foto: Kaw Jakarta-Humas BKN, Perencanaan akan membuat kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

RSUD Kota Tanjungpinang Percayakan CAT BKN Untuk Seleksi Pegawai Non-ASN

Jakarta – Humas BKN, Dalam rangka rekrutmen pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib Kota Tanjungpinang akan menggunakan sistem seleksi dengan Computer Assisted Test

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Kompetensi Menciptakan Profesionalisme ASN di Era Digital

Jakarta-Humas BKN, “ASN harus memiliki standar profesionalisme dalam bekerja”. Demikian pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat membuka Seminar Revitalisasi Peran dan Fungsi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Terkait Undang-Undang ASN,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply