Sinergikan Pengawasan dan Tindak Lanjut Tipikor, BKN Kembangkan Aplikasi Sipenetral

Sinergikan Pengawasan dan Tindak Lanjut Tipikor, BKN Kembangkan Aplikasi Sipenetral

Jakarta – Humas BKN, Mengelola Indonesia dengan berbagai keragamannya merupakan tugas Pegawai negeri Sipil (PNS) dalam menjahit persatuan NKRI. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Netralitas, Disiplin, dan Tipikor di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Rabu (10/07/2019). Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS (Wasdal Detikdispen) ini dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Regional BKN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kepala BKN menyampaikan dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan kepercayaan dari masyarakat. (foto: kis)

Lebih lanjut, Kepala BKN menyampaikan dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan kepercayaan dari masyarakat, salah satunya dengan memberikan pelayanan publik yang adil dan tidak memihak. “Melalui kegiatan ini, kita akan melihat seberapa jauh upaya yang sudah dilakukan serta untuk mengetahui dan mengatasi kekurangan yang terjadi,” ungkap Kepala BKN.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto yang menjadi Keynote Speaker menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai komitmen BKN dalam mewujudkan netralitas dan kedisiplinan, serta menjadi upaya preventif meminimalisir tindak pidana kejahatan jabatan, yaitu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini, upaya mewujudkan netralitas, disiplin, dan mencegah Tipikor di Daerah cukup baik, bahkan beberapa Kantor Regional tercatat sudah menindaklanjuti Tipikor dengan baik. “Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa Tipikor harus ditindak tegas karena merupakan tindak pidana kejahatan jabatan,” tutur Haryomo.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa Tipikor harus ditindak tegas karena merupakan tindak pidana kejahatan jabatan,” tutur Haryomo.

Dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan kasus PNS Tipikor, BKN mengembangkan Aplikasi Sipenetral yang dapat diakses oleh tiga instansi selain BKN, diantaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Dalam Negeri. Suf/Kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Beredar Surat Palsu Mengatasnamakan Kepala BKN

Jakarta – Humas BKN, Surat palsu yang mengatasnamakan Kepala BKN kembali terjadi. Surat palsu tersebut ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 7 Klaten dengan nomor BII/BKN/K/2017 tertanggal 7 Juni 2018, berisi

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Beredar Undangan Palsu Workshop Penataan Pegawai

Surat undangan palsu yang beredar.   Jakarta-Humas BKN, Masih ada saja modus penipuan mengatasnamakan institusi Pemerintah, begitu kira-kira redaksi Admin Twitter @bkngoid mengingatkan para warga dunia maya. Hal tersebut disampaikan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

​Sesma BKN : Jangan Sampai ada Kekeliruan dalam Laporan Keuangan

Jakarta- Humas BKN, Kepada seluruh jajaran pengelola anggaran dan keuangan di seluruh lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Regional, Sekretaris Utama (Sesma) BKN Usman Gumanti menekankan penyusunan laporan keuangan harus diselesaikan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply