Rangkaian Ketiga Pengukuran IP ASN Tahun 2019: BKN Meminta Instansi Lebih Serius Menindaklanjuti Amanat RPJMN

Rangkaian Ketiga Pengukuran IP ASN Tahun 2019: BKN Meminta Instansi Lebih Serius Menindaklanjuti Amanat RPJMN

Program pengukuran IP ini merupakan agenda nasional, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Haryomo Dwi Putranto Deputi Pembina Manajemen Kepegawaian. Dok. End

Jakarta – Humas BKN, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto kembali menyinggung soal minimnya partisipasi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dalam pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2018 dengan persentase partisipasi tingkat nasional sebesar 37,1%. Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop Pengukuran IP ASN untuk K/L/D Wilayah Kerja Kantor Regional (Kanreg) V BKN Jakarta dan Kanreg VIII BKN Banjarmasin yang berlangsung Senin, (29/07/2019) di kawasan Hotel Ciputra Jakarta.

Untuk pengukuran IP tahun 2019, Haryomo berharap K/L/D segera menindaklanjuti pengukuran IP ini dengan lebih serius. “Program pengukuran IP ini merupakan agenda nasional, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dan menjadi program unggulan BKN karena mencakup skala nasional. Kami pun akan melakukan monev apakah instansi menindaklanjuti IP ini atau tidak, BKN akan memonitor sejauh apa penilaian IP ini dilakukan oleh K/L/D,” terangnya.

Untuk komponen pengukuran IP ASN ini, Haryomo mengatakan ada 4 dimensi berbasis sistem merit yang digunakan dengan masing-masing bobot yang sudah dirumuskan BKN bersama KemenPANRB, Bappenas, dan Kemenkeu pada pembahasan awal. Adapun keempat komponen itu mencakup Kualifikasi dengan bobot 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan Disiplin 5%.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jabatan ASN Aidu Tauhid menyampaikan bahwa yang melakukan validasi pengukuran IP ASN ini adalah instansi masing-masing, dari hasil tersebut BKN kemudian akan memotret persentase hasil pengukuran IP secara nasional. Aidu juga mengatakan pelaksanaan IP ini dilaksanakan sesuai PermenPANRB nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran IP ASN dan Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN.

Mekanisme pengukuran IP ASN dilakukan melalui penginputan masing-masing unsur instrumen penilaian lewat updating pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan juga lewat penginputan langsung hasil pengukuran IP ke dalam aplikasi online http://ip-jasn.bkn.go.id oleh admin instansi masing-masing. Pada bagian akhir, Aidu meminta agar hasil pengukuran IP ini diserahkan ke BKN paling lambat akhir bulan Desember 2019. des

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Program P2K di Papua dan Papua Barat Tinggi, BKN Lanjutkan Dengan Agenda Pemetaan dan Kompetensi PNS

Jayapura – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan kembali menggulirkan Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Februari dan Maret 2019. Kegiatan itu akan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Setiap Penyelenggara Negara Wajib Laporkan Harta Kekayaan Sebelum dan Setelah Menjabat

Jakarta – Humas BKN, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme mengamanahkan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BTN Gelar Sosialisasi Dukungan KPR Bagi Pegawai BKN

Jakarta-Humas BKN, Dukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Polri, PT. Bank Tabungan Negara (BTN) mengadakan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply