Dari Rakor Perencanaan ASN, Kepala BKN Ungkapkan Tiga Faktor Gagal Seleksi Administrasi CPNS 2018

Jakarta-Humas BKN, Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Instansi Pusat dan Daerah tahun 2019 diprediksi mencapai 5,5 juta pendaftar. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan ASN Tahun 2020-2024 dan Pengadaan ASN Tahun 2019 di Jakarta Selatan, Selasa (30/07/2019).

Lebih lanjut Kepala BKN juga menyampaikan, dari hasil evaluasi pengadaan CPNS tahun 2018 terdapat tiga faktor terbanyak penyebab peserta gugur dalam seleksi administrasi, yaitu ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan, dokumen pendukung tidak lengkap dan KTP yang di-upload tidak jelas atau bukan KTP Asli. Banyaknya peserta yang mengundurkan diri setelah penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) juga menjadi permasalahan dalam rekrutmen CPNS tahun 2018, “Sehingga dibutuhkan koordinasi Instansi Pusat dan Daerah untuk mengatasi hal tersebut, terutama koordinasi mengenai data kependudukan,” ujarnya. Kepala BKN menambahkan bahwa saat ini telah tersedia 108 titik lokasi Station Computer Assisted Test (CAT) BKN dan CAT Instansi Daerah sebagai infrastruktur rekrutmen ASN tahun 2019 dengan jumlah 7.532 PC. “Tentu masih dibutuhkan tambahan titik lokasi lagi guna memberikan kemudahan bagi peserta rekrutmen ASN tahun 2019,” tambahnya.

Dalam Rakor yang digelar oleh Kementerian PANRB hingga esok tersebut, Menteri PANRB, Syafruddin menjelaskan bahwa pengembangan ASN merupakan kunci untuk menjawab dinamika tantangan Smart ASN 2024, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dalam rakor ini, Instansi Pusat dan Daerah akan bersinergi untuk memformulasikan SDM Aparatur yang merupakan aset utama organisasi melalui rekrutmen generasi Smart ASN secara bertahap. “Salah satunya dengan rekrutmen ASN yang berkompeten di bidang teknis, bidang pendidikan dan kesehatan tahun ini, guna mendukung percepatan pembangunan SDM tersebut,” ujarnya.

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, beserta para Bupati, Walikota, Kepala BKPSDM atau perwakilannya dari Instansi Daerah di Indonesia.

Penulis: kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Menjadi Atlet Pornas, antara Kehormatan dan Tanggung Jawab

Yogyakarta-Humas BKN, Vini,Vidi,Vici. Saya datang, saya lihat dan saya menang. Demikian aforisme yang dikutip Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Ibtri S Rejeki kala menyuntikan semangat bertanding kepada kontingen BKN

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

“Penilaian Kompetensi PNS Bukan Untuk Mencari-cari Kesalahan PNS”

Bengkulu-Humas BKN, Penilaian potensi dan kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan untuk memotret kapasitas pegawai untuk kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan program pengembangan PNS. (foto: mia) “Melalui metode

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

“Ciptakan Inovasi Kepegawaian Yang Mempermudah ASN, Bukan Mempersulit”

Jakarta-Humas BKN, “BKN tidak pernah berhenti berkarya. Sebuah pemikiran besar yang berkembang saat ini adalah bagaimana meningkatkan ( upgrade) modernisasi manajemen kepegawaian ke depan”. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply