Diskusi Publik Netralitas ASN Bersama BKN, Bawaslu, KemenPANRB, dan KASN

Diskusi Publik Netralitas ASN Bersama BKN, Bawaslu, KemenPANRB, dan KASN

Jakarta – Humas BKN, Direktur Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Hardianawati memaparkan sejumlah jenis pelanggaran netralitas yang sudah dilakukan BKN dengan melibatkan KemenPANRB, KASN, dan Bawaslu. Hal tersebut disampaikannya dalam forum Diskusi Publik yang bertajuk Refleksi Pemilu 2019 soal Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diinisiasi organisasi non pemerintah bernama Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro Indonesia), dengan menghadirkan Kementerian/Lembaga di bidang pembinaan ASN.

Berlangsung di Bawaslu pada Selasa (6/8/2019), Hardianawati menyebutkan jenis pelanggaran netralitas ASN paling banyak ditemukan melalui kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan paling banyak melibatkan ASN di lingkup instansi pemerintah daerah.
“Kasus keterlibatan ASN dalam aktivitas politik seperti keberpihakan terhadap calon pasangan tertentu masih ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) tahun 2018 sampai Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Abhan yang memimpin forum diskusi tersebut. Ia menyebutkan bahwa selain mengidentifikasi secara aktif soal adanya dugaan perihal kasus pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu juga menerima sejumlah pengaduan dan laporan keterlibatan ASN berupa aktivitas keberpihakan kepada paslon tertentu dalam Pilkada sebelumnya dan Pemilu yang baru berlangsung April lalu.

Pada kesempatan yang sama, salah satu Komisioner ASN yang hadir dalam forum itu menjelaskan aspek terbesar pelanggaran netralitas ada dalam pembuatan keputusan atau kebijakan dan manajemen ASN. Misalnya keputusan Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang punya kepentingan politik membuat keputusan dengan asas subjektivitas. Ia juga menyebutkan politisasi di birokrasi masih sangat kental. des/dey

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Humas Pemerintah Harus Aktif Berkomunikasi Kepada Rakyat

Bogor-Humas BKN, “Humas Pemerintah harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai di masyarakat”. Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden RI Thonthowi Jauhari saat menyampaikan lima arahan Presiden Joko

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Komisi II DPR Dukung Usulan Penambahan Anggaran BKN Tahun 2020 Sebesar 141.126.282.000 Dibahas di Banggar

Tangerang – Humas BKN, Usulan penambahan pagu anggaran BKN tahun 2020 yang disampaikan pada Trilateral Meeting pada 15 Mei 2019 disepakati oleh Komisi II DPR RI untuk selanjutnya dibawa pada

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Apresiasi Pelaksanaan Seleksi CPNS-Calon Hakim MA

Megamendung-Humas BKN, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengapresiasi Mahkamah Agung dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menggunakan Computer Assissted Cat (CAT) BKN, yang telah terlaksana dengan lancar.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply