PROPER, Awasi Limbah Industri dan Kawal Kesehatan Lingkungan
JAKARTA – Pada tahun 1996, limbah industri mencemari banyak wilayah di Indonesia. Kala itu, permasalahan limbah tidak bisa diselesaikan melalui proses penegakan hukum maupun pengawasan secara konvensional untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Kurang lebih ada 26.000 perusahaan selain berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan juga mempunyai potensi yang besar untuk memperbaiki …
Source: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
About author
You might also like
Tingkatkan Layanan dan Bantuan Hukum, Kementerian PANRB Gandeng UGM
Kepala Biro HKIP Kementerian PANRB Mudzakir dan Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto sesaat setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PANRB dan UGM dalam bidang hukum di UGM, Yogyakarta,
Pimpinan Instansi Perlu Terlibat Aktif dalam Manajemen Risiko SPBE
JAKARTA – Ajang Komunikasi dan Sosialisasi (AKSI) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digelar dalam tiga sesi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). AKSI SPBE dilaksanakan untuk menciptakan
Menerima Hasil Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dari BPKP
Foto: byu/HUMAS MENPANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerima Hasil Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!