Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

IMGL7112

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memberikan arahan pada acara pembukaan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi formasi Guru Garis Depan. Kis

Jakarta-Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan  wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

IMGL7140

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. berry/dep

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

“Menjaga Daerah Perbatasan Bagian dari Menjaga Kedaulatan NKRI”

Jakarta-Humas BKN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menginformasikan tentang pentingnya menjaga perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi menjaga kedaulatan wilayah. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pegawai MA Jalani Pemetaan Kompetensi Melalui Assesment Center BKN

Jakarta- Humas BKN, Sebanyak 115 pegawai Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang terdiri dari 96 Pejabat Pelaksana dan 19 Pejabat Pengawas mengikuti pemetaan potensi dan kompetensi melalui Asessment Center BKN

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Transformasi BAPEK menjadi BP ASN, Menjamin Kepastian Hukum bagi Tegaknya Disiplin ASN

Jakarta-Humas BKN, Paradigma penyelesaian sengketa kasus kepegawaian berubah sejak ditetapkannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Dalam pasal 129 disebutkan sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply