LKPP mendapatkan WTP, Pertanggungjawaban Lancar

LKPP mendapatkan WTP, Pertanggungjawaban Lancar

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (27/7).

Pengesahan RUU tersebut merupakan siklus akhir dari pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam penyusunan RUU tersebut, salah satu faktor kunci RUU mendapat persetujuan DPR adalah opini Wajar tanpa Pengecualian(WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Sekaligus menjadi bukti nyata keseriusan Kemenkeu dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan keuangan negara yang terbuka dan bertanggungjawab.

“Sebagai konsolidator laporan keuangan pemerintah pusat, kita dituntut dapat mengkombinasikan antara ketepatan waktu  serta kualitas laporan keuangan yang baik” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Selasa siang.

Lebih lanjut menurutnya, kontribusi stakeholder (Kementerian/Lembaga) melalui penggunaan aplikasi E-Rekon yang menghasilkan laporan keuangan tepat waktu sangat membantu dalam penyusunan LKPP 2016. Peran serta tersebut mencerminkan keikutsertaan stakeholder turut mengawal proses penyusunan LKPP 2016.

Marwanto juga mengatakan, peran kantor vertikal dalam proses konsolidasi laporan keuangan di daerah juga memberikan kontribusi besar sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas.

“Tugas kita sekarang adalah mulai bekerja melihat potensi-potensi yang ada untuk mempertahankan opini WTP yang sudah diraih sekarang, untuk dipertahankan tahun depan” tambah Marwanto.(dk)

 

olhe : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Source: Kementerian Keuangan

About author

You might also like

Kementerian Keuangan 0 Comments

Dirjen Perbendaharaan : Teknologi Informasi, Tantangan UMKM Indonesia Untuk Lebih Maju Kedepan

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, – Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sudah teruji dapat bertahan bahkan mendorong roda ekonomi di Indonesia ketika krisis ekonomi 10 tahun silam. “Indonesia tetap tumbuh dan

Kementerian Keuangan 0 Comments

Laporan Keuangan Pemerintah Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

“Pengelolaan keuangan negara dari tahun ke tahun semakin baik, dalam konteks pengelolaan keuangan negara secara formal diikuti dengan opini yang diberikan oleh auditor yaitu BPK. Opini BPK meliputi beberapa kriteria,

Kementerian Keuangan 0 Comments

Wamenkeu: DJPb Diharapkan Terus Lakukan Continuous Improvement

“Ditjen Perbendaharaan yang memiliki kantor vertikal yang banyak tersebar di seluruh Indonesia diharapkan terus melakukan continuous improvement. Di antaranya melalui empat pilar utama yaitu sumber daya manusia, organisasi, teknologi dan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply