Finalisasi Perka BKN tentang Cuti PNS, BKN Konsinyasi dengan KemenpanRB dan Kemenkumham

Finalisasi Perka BKN tentang Cuti PNS, BKN Konsinyasi dengan KemenpanRB dan Kemenkumham

Jakarta-Humas BKN, Setelah Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi diterbitkan pada 17 Juli 2017, BKN kembali lakukan finalisasi Perka BKN tentang cuti PNS.

20785654_1050908391707456_3700608400734901175_o

Laporan Penyusunan/Perumusan Perka BKN sebagai pelaksanaan PP 11/2017 yang berlangsung Selasa, (15/08) di Jakarta.(foto: sugeng)

Untuk pembahasan finalisasi Perka BKN tentang cuti PNS, BKN juga melibatkan institusi terkait seperti KemenpanRB dan Kemenkumham dalam Konsinyasi Laporan Penyusunan/Perumusan Perka BKN sebagai pelaksanaan PP 11/2017 yang berlangsung Selasa, (15/08) di Jakarta.

20934949_1050908395040789_1193022685237343969_o

“Harmonisasi BKN dengan KemenpanRB dan Kemenkumham harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan,” ungkap Haryomo.(foto: sugeng)

Direktur Peraturan Perundang-Undangan BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa sebelum Perka BKN ini ditetapkan, BKN perlu lakukan harmonisasi perumusan dan penyusunan Perka dengan KemenpanRB dan Kemenkumham untuk menghindari adanya tumpang tindih aturan antar instansi terkait.

“Harmonisasi BKN dengan KemenpanRB dan Kemenkumham harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan,” ungkap Haryomo dalam laporan penyelenggaraan konsinyasi.

BKN terus bergerak menyelesaikan penyusunan turunan PP 11/2017 berupa Perka BKN yang diamanahkan kepada BKN. Untuk mempercepat penyusunan, BKN sudah membentuk Tim Program Kerja (Pokja) untuk 13 Perka BKN yakni:

  1. Perka tentang Penyusunan Kebutuhan PNS;
  2. Perka tentang Pengadaan PNS;
  3. Perka tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas;
  4. Perka tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional;
  5. Perka tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi;
  6. Perka tentang Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun;
  7. Perka tentang Pemberian Cuti;
  8. Perka tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
  9. Perka tentang Masa Persiapan Pensiun;
  10. Perka tentang Pemberhentian PNS;
  11. Perka tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator;
  12. Perka tentang Sistem Informasi ASN;
  13. Perka tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.

(des)

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Sestama BKN: Kerja BKN Selain Berdampak ke Publik, harus Terekam dengan Baik!

Jakarta-Humas BKN, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan BKN menegaskan pentingnya perekaman dan pencatatan yang baik atas seluruh hasil kerja BKN. Menurutnya, kinerja

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Ajak GPR Pemerintah Literasi Publik, Polri Membuat Strategi Humas Dalam Menjaga NKRI

Jakarta-Humas BKN, “Saat ini kita ada dalam gelombang ketiga yaitu gelombang komunikasi terkait informasi teknologi dan penyebaran berita yang begitu cepat”, ucap Kadiv Humas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Irjen Pol.

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Memasuki Tahun Anggaran 2018, BKN Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017

Jakarta -Humas BKN, Kepala Biro Perencanaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Heru Purwaka menyampaikan kepada seluruh pengelola anggaran di lingkungan Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN bahwa angka penyerapan anggaran

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply