BKN Terbitkan Perka BKN Inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian

BKN Terbitkan Perka BKN Inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, Sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional (Jabfung) Kepegawaian yang terdiri dari Analis Kepegawaian; Auditor Kepegawaian; dan Assessor SDM Aparatur, BKN resmi terbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan ketiga Jabfung Kepegawaian tersebut.

Perka BKN 12/2017 telah mengakomodir ketentuan mulai dari syarat/kualifikasi pengangkatan, tata cara/pelaksanaan uji kompetensi hingga mekanisme pelaksanaan bagi PNS yang diusulkan inpassing ke dalam 3 (tiga) Jabfung Kepegawaian.

Sejak PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui inpassing diterbitkan, BKN sudah menghimbau agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh instansi wajib menghitung kebutuhan Jabfung di instansinya sebelum mengusulkan daftar nominatif PNS yang akan diikutsertakan dengan memperhatikan keempat kategori PNS yang memenuhi kualifikasi ikut inpassing sbb:

  1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
  2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  3. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Tetapi bagi PNS yang sudah diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit tidak dapat mengikuti pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui inpassing;
  4. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian anatara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2016 instansi pembina jabatan fungsional bertanggung jawab menghitung komposisi kebutuhan jabatan fungsional yang diusulkan PPK dengan berorientasi pada kebutuhan formasi. Jika usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam formasi akan dikembalikan kepada PPK.

196701221999121001A

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Aswin Eka Adhi. (foto: dok.humas)

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Aswin Eka Adhi, Kamis (24/8/2017) menyampaikan bahwa direncanakan pada 4 September 2017 mendatang Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melaksanakan Sosialisasi Perka BKN Nomor 12 Tahun 2017 kepada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi bertempat di Kantor Pusat BKN Jakarta. Aswin berharap seluruh undangan dapat hadir dalam acara tersebut agar lebih memahami terkait tata cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Pelaksanaan kebijakan inpassing ini dilakukan sejak PermenpanRB 26/2016 diberlakukan Desember 2016 hingga 31 Desember 2018 mendatang.

Selengkapnya Perka BKN 12/2017 dapat diunduh melalui http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERKA-BKN-NOMOR-12-TAHUN-2017-TATA-CARA-INPASSING-UJI-KOMPETENSI-PENETAPAN-KEBUTUHAN-JF-ANALIS-KEPEGAWAIAN-AUDITOR-KEPEGAWAIAN-DAN-ASSESOR-SDM-APARATUR.pdf. des

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Dalam Kurun Waktu 4 Bulan, Laman www.bkn.go.id dikunjungi 4,193,618 Kali oleh Netizen

Jakarta – Humas BKN, Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 1 Mei 2019, kunjungan ke laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) www.bkn.go.id mencapai 4,193,618 kali. Data laporan yang tersaji di

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

“Menjaga Daerah Perbatasan Bagian dari Menjaga Kedaulatan NKRI”

Jakarta-Humas BKN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menginformasikan tentang pentingnya menjaga perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi menjaga kedaulatan wilayah. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Raih Opini WTP Sepuluh Tahun Berturut-turut

Jakarta – Humas BKN, “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut membuktikan bahwa BKN sebagai Instansi Pemerintah patuh dalam menyusun laporan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply