Hingga 29 Agustus 2017, Aset Negara Pada Neraca Keuangan Capai 4.799 Triliun Rupiah

Hingga 29 Agustus 2017, Aset Negara Pada Neraca Keuangan Capai 4.799 Triliun Rupiah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Sosialisasi PP No 75 Th. 2017(foto: liputan6.com)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Sosialisasi PP No 75 Th. 2017(foto: liputan6.com)

Jakarta – Humas BKN, Cerminan sebuah negara maju ialah negara tersebut mampu secara baik mengelola aset yang dimilikinya secara inovatif untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Pada acara yang juga menjadi sepak mula dimulainya revaluasi (penilaian kembali) aset negara tersebut, Menteri Keuangan mengatakan jika hingga Selasa (29/8/2017), aset negara yang ada pada neraca keuangan negara sebesar 4.799 Triliun Rupiah. “Untuk itu saya optimistis, dengan komitmen kita semua, kita mampu melakukan revaluasi dengan optimal dan mendapatkan nilai total aset yang akurat, sehingga mampu membangun database aset yang baik,” jelasnya.

“Dengan database aset yang baik, kita tidak hanya mampu mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat jika selama ini, belanja negara yang bersumber dari penerimaan negara dari pajak, bukan pajak, dan hutang luar negeri berwujud aset atau kekayaan negara,” tambahnya.

Di samping itu, Menteri Sri mengungkapkan jika belanja negara yang menghasilkan aset bukan menjadi satu-satunya kekayaan yang dimiliki bangsa ini. “Masyarakat perlu tahu, jika belanja negara bukan aset seperti subsidi pada bidang pendidikan dan kesehatan, menjadi dua hal penting yang dibelanjakan negara untuk kemajuan sumber daya manusia,” tandasnya.

Pada acara yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian dan Lembaga, serta Inspektur Jenderal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata saat memberikan laporan dimulainya revaluasi BMN/D mengatakan jika hal tersebut merupakan kesepakatan rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. “Pelaksanaan revaluasi akan di lakukan per hari ini hingga tahun 2018,” ujarnya.

“Tentu pelaksanaan revaluasi BMN/D juga melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di mana pelaksanaannya tetap sesuai dengan standar  dan aturan yang berlaku,” tandasnya. Berry

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

E-Kinerja BKN Dukung Pencapaian Sistem Merit ASN

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan Coaching Clinic Aplikasi E-Kinerja kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada Selasa, (06/08/19). Coaching clinic yang digelar di

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Dorong Laporan Keuangan Berbasis Digital, BKN gelar Sosialisasi Electronic Management System

Jakarta-Humas BKN, “Arsip keuangan merupakan aset yang sangat penting dan merupakan jantung dalam manajemen keuangan suatu instansi,” ujar Ramdani selaku Kepala Biro Keuangan BKN dalam acara Sosialisasi Electronic Management System

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Dengan Entrepreneurship Birokrasi, Pelayanan Publik Jadi Mudah dan Cepat

Jakarta-Humas BKN, “Dengan entrepreneurship birokrasi, pelayanan publik menjadi mudah, cepat dan tentunya menjadi lebih baik”. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan International Public Services (IPS) Forum 2018

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply