PP 11 Tahun 2017 Pacu Kinerja Peneliti Madya Capai Level Utama Sebelum Usia 60 Tahun

PP 11 Tahun 2017 Pacu Kinerja Peneliti Madya Capai Level Utama Sebelum Usia 60 Tahun

Ketua Wantimpres Sri Adiningsih. Doc : HumasBKN

Ketua Wantimpres Sri Adiningsih. Doc : HumasBKN

Jakarta – Humas BKN, Terbitnya  Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) membawa sejumlah perubahan dalam ketentuan yang selama ini berlaku, di antaranya mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Pemangku Jabatan Fungsional Peneliti Madya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat mengikuti pertemuan tentang Dampak Terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2017 Terhadap Iklim Penelitian di Indonesia, khususnya pada Jabatan Fungsional Peneliti Madya yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Wantimpres, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Pada pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmadja, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof Ainun Na’im, perwakilan Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta perwakilan Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) tersebut, Bima menjelaskan jika BUP bagi Pejabat Fungsional Peneliti Madya sebelum terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2017 yakni 65 tahun, namun kini berubah menjadi 60 tahun.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Doc : HumasBKN

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Doc : HumasBKN

Pada kesempatan itu Bima mengatakan bahwa semua Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesungguhnya merupakan jabatan penting, termasuk peneliti. “Saat ini pada rentang usia 36-50 tahun di Indonesia terdapat 49 orang Peneliti Utama. Namun di sisi lain, terdapat sekian ratus Peneliti berusia hampir 60 tahun tetapi masih menjadi Peneliti Madya. Mengapa itu bisa terjadi?”, tanya Bima retoris.

Hadirnya PP 11 ini, sambung Bima, seharusnya dilihat sebagai dorongan implementasi sistem merit untuk JFT. PP Nomor 11 Tahun 2017, jelas Bima, memacu kinerja Peneliti Madya untuk mengumpulkan angka kredit agar dapat menjadi Pejabat Fungsional Ahli Utama sebelum usia 60 tahun. “Akan terjadi moral hazard jika Peneliti Utama dan Madya sama-sama memiliki BUP 65 tahun. Peneliti Utama tidak akan punya insentif tersendiri jika Madya juga memiliki BUP 65 tahun” pungkas Bima. berry/ dep

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Sestama BKN : Selesaikan Masalah Hukum Kepegawaian PNS, PPK Harus Mengacu Aturan dan Kode Etik PNS

Bandung – Humas BKN, Permasalahan hukum kepegawaian yang terjadi di banyak instansi pemerintah saat ini jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu dibutuhkan penyamaan persepsi bagi seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Program P2K di Papua dan Papua Barat Tinggi, BKN Lanjutkan Dengan Agenda Pemetaan dan Kompetensi PNS

Jayapura – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan kembali menggulirkan Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Februari dan Maret 2019. Kegiatan itu akan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Dukung Kegiatan Hari Keluarga Nasional “Cinta Keluarga, Cinta Terencana”

Jakarta- Humas BKN, Dalam rangka memperingati hari keluarga nasional (Harganas) ke XXV yang akan diselenggarakan mulai tanggal 2-7 Juli 2018 mendatang dan diadakan di Manado, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply