PP 11 Tahun 2017 mengatur Jabatan Pimpinan Tinggi yang Dilarang Diisi oleh non-PNS

PP 11 Tahun 2017 mengatur Jabatan Pimpinan Tinggi yang Dilarang Diisi oleh non-PNS

Usman Gumanti saat sebagai nara sumber dgn tipik " manajemen pns berdadarkan PP Nomor 11 Tahun 2017  di forum sekretaris daerah seluruh indonesia yg dilaksanakan di palembang. (foto: Gandy)

Usman Gumanti saat sebagai narasumber dengan topik ” manajemen PNS berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017  di forum sekretaris daerah seluruh indonesia yang dilaksanakan di palembang. (foto: Gandy)

Palembang – Humas BKN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur larangan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan utama bagi non-PNS. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Usman Gumanti saat sebagai narasumber dengan topik” manajemen PNS berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS” di Hotel Horizon, Palembang, Jumat (8/9/2017).

Lebih lanjut, Usman mengatakan  jabatan pimpinan tinggi madya dan urama yang tidak boleh diisi dimaksud, yakni bidang rahasia negara, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang pengelolaan aparatur negara, bidang kesekretariatan negara, bidang pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lainnya yg ditetapkan oleh presiden. “Jabatan-jabatan tersebut saat ini dilarang diisi oleh non-PNS. Itu sesuai PP yang ada,” kata Usman.

Kemudian, di hadapan peserta sosialisasi yang merupakan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/kota seluruh indonesia, Usman menjelaskan bahwa bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang ingin menduduki jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, diharuskan mengikuti seleksi terbuka, dan apabila telah lulus dan akan diangkat sebagsi jabatan pimpinan tinggi yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari instansi asalnya. pangkasnya. Gandy/Usman

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Sestama: Pahami Peta Kompetensi, Kunci Sistem Meritokrasi

Medan – Humas BKN, Dalam rangka  implementasi program pemetaan kompetensi PNS secara nasional, BKN kembali menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Pemetaan Kompetensi bagi Jabatan Pelaksana Berbasis CAT dan Persiapan Pendaftaran Seleksi CPNS

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Sharing Bersama Yudi Latif Soal Peran ASN Sebagai Fundamental Bangsa

“ASN itu menjadi profesi yg mulia ketika ia bekerja dgn orientasi melayani, bukan sekadar gaji. ASN yg berjalan di rel mulia tsb memperlihatkan perannya melampaui dari dirinya sendiri.” Yudi Latif

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Berikut ini 4 Variabel Utama Pengukur Indeks Profesionalitas ASN

  Jakarta-Humas BKN, Sedikitnya terdapat 4 variabel utama untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN. Keempat variabel tersebut dipastikan memiliki koneksitas dalam menentukan tingkat profesionaltas ASN. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply