Efisiensi Pengelolaan Anggaran sebagai Perwujudan dari Raihan WTP

Efisiensi Pengelolaan Anggaran sebagai Perwujudan dari Raihan WTP

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Opini WTP yang berhasil diraih pemerintah bukan merupakan tujuan akhir. Apa output yang dihasilkan dari moment tersebut merupakan hal yang seharusnya disoroti sebagai perhatian pemerintah dalam mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dalam Talkshow bertajuk “Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel Menuju Indonesia Sejahtera” yang digelar di Gedung Danapala, Jakarta (14/9), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, selaku narasumber menyatakan bahwa untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 5,1% perlu dilakukan berbagai peningkatan. Di antara peningkatan sektor investasi, peningkatan policy koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan dalam tata kelola anggaran.

“Bila anggaran sudah ditambah, tetapi ekonomi tidak bergerak, bisa jadi karena cara menggunakannya yang tidak baik,” papar Sri Mulyani.

Sebagai narasumber lainnya, Menteri  Sosial Khofifah Indar Parawansa memaparkan bahwa sebagai bentuk dari transparasi dan akuntabilitas Bantuan Sosial (Bansos), Kementerian Sosial melakukan terobosan penyaluran bansos secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk verifikasi dan validasi datanya sendiri dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)  sebagai bentuk upaya efisiensi pengelolaan anggaran. Pembaharuan metode yang dilakukan Kemensos diharapkan mampu menjamin Bansos bisa sampai ke penerima dan tepat jumlah.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi, yang juga menjadi narasumber dalam Talkshow tersebut menceritakan upaya keberhasilannya dalam mencapai opini WTP selama enam kali beruntun sejak tahun 2011 sampai dengan 2016, setelah sebelumnya hanya memperoleh opini disclaimer di tahun 2010. Dalam paparannya, prestasi tersebut diraih atas kerja keras, disiplin, dan kesungguhan dalam memperbaiki kekeliruan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa jika memang ada kemauan dan telah memahami masalah yang ada, pasti akan selalu ada jalan untuk melakukan perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi bangsa.

Talkshow ini merupakan rangkaian agenda acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 dengan tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera.” (DR)

Source: Kementerian Keuangan

About author

You might also like

Kementerian Keuangan 0 Comments

“Success Story Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Gorontalo”

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id, – Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sektor perekonomian desa yang disertai transparansi kepada masyarakat menjadi hal menarik yang ditemui dalam kunjungan Dirjen Perbendaharaan untuk meninjau pengelolaan

Kementerian Keuangan 0 Comments

Kuliah Umum Dirjen Perbendaharaan di PKN-STAN: Mengedukasi Mahasiswa, Mengajak Mencintai Indonesia

Tangerang, djpbn.kemenkeu.go.id, – Untuk memberikan edukasi publik mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan kaitannya dengan perwujudan penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, memberikan kuliah

Kementerian Keuangan 0 Comments

TREASURY FESTIVAL 2017 SARANA SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI DJPB

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – “Pada institusi yang sudah mature, yang penting bukanlah “Akan menjadi seperti apa” atau “Akan melakukan apa”. Kalau kelasnya Kemenkeu yang sudah reform dari awal, maka fokusnya adalah “Stakeholders

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply