Opini WTP Menunjukkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Makin Baik

Opini WTP Menunjukkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Makin Baik

Diperolehnya opini WTP menjadi indikator kredibilitas pengelolaan keuangan negara. “Secara umum kualitas pengelolaan keuangan kita sudah berada pada kualitas yang baik, karena sudah taat pada sistem yang dibangun, telah memberikan informasi yang lengkap kepada publik (full disclosure), sudah dikawal dengan sistem pengendalian internal, sekaligus ketaatan terhadap standar aturan,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV untuk tayangan Metro Plus Pagi, Jumat (15/09).

Namun, memang hal tersebut bukan merupakan jaminan tidak ada lagi penyalahgunaan terhadap penggunaan APBN.

“Saat dilakukan audit terhadap keuangan pemerintah, yang dinilai adalah empat indikator di atas. Apabila dalam audit keuangan tersebut didapatkan fakta yang mengarah pada fraud msialnya, maka bisa ditindaklanjuti dengan audit khusus atau audit tujuan tertentu. Memang harus diakui bahwa audit keuangan ini tidak ditujukan khusus pada misalnya, apakah proyek ini ada korupsi,” terang Marwanto.

Audit keuangan, lanjutnya, porsinya adalah mengukur kualitas pengelolaan secara administratif. Jika ada tanda pengelolaan yang tidak baik maka bisa dilakukan audit khusus. Dari segi perencanaan, Marwanto menyebutkan bahwa juga terdapat audit kinerja yang bertujuan untuk menilai apakah dalam realisasi atas perencanaan terdapat inefisiensi. Akan tetapi, inefisiensi ini bukan selalu berarti fraud.

“Namun bisa dikatakan bahwa apabila jika sudah WTP maka pengelolaan kita sudah taat dengan aturan, sudah sesuai dengan standar, sudah diperkuat oleh satuan pengawas internal, dan semua informasi sudah di-disclosure. Hal itu menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan makin baik. Insya Allah korupsi menjadi semakin menurun,” harap Marwanto.

Menanggapi pertanyaan tentang tantangan yang dihadapi oleh keuangan negara dalam mewujudkan tujuan Indonesia sejahtera, Marwanto menjawab bahwa konteksnya bukan hanya ekonomi nasional tetapi juga ekonomi global.

“Dalam konteks domestik, yang dihadapi misalnya bagaimana aktivitas ekonomi tumbuh. Kalau aktivitas ekonomi tumbuh maka sumber penerimaan negara dari pajak juga akan tumbuh. Sebagaimana kita ketahui, belanja akan terjadi apabila penerimaan ada. Oleh sebab itu tantangan dari segi penerimaan adalah bagaimana mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan target.” Namun demikian Marwanto juga mengingatkan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat memengaruhi terpenuhinya penerimaan pajak.

Saat melakukan perencanaan, semua informasi atau input dikumpulkan untuk menyusun anggaran. Banyak faktor di luar APBN yang memengaruhi, misalnya bagaimana ekonomi nasional diharapkan tumbuh, bagaimana inflasi dan bagaimana exchange rate. Saat pelaksanaan juga sangat penting karena melibatkan semua stakeholders yang ada. Akuntabilitas menjadi bagian penting sehingga uang yang dikelola oleh negara, yang sumbernya sebagian besar berasal dari pajak harus betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Adapun tantangan dari sisi belanja adalah dana yang terbatas harus dialokasikan pada target-target yang betul-betul prioritas. Yang paling utama, ultimate goal-nya, adalah kesejahteraan masyarakat,” sebut Marwanto. Untuk menuju ke sana, Marwanto mengatakan terdapat prioritas-prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, seperti anggaran pendidikan yang mencapai Rp416,1 triliun, kesehatan Rp104 triliun, belum termasuk yang ditujukan untuk infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
 [LRN]                       

 

Baca Juga:

– Menteri Keuangan: Jangan Sampai Kita WTP tapi OTT

– Efesiensi Pengelolaan Anggaran sebagai Perwujudan dari Raihan WTP

– Opini WTP Menunjukkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Makin Baik

– Laporan Keuangan Pemerintah Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

– Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik

 

 

Source: Kementerian Keuangan

About author

You might also like

Kementerian Keuangan 0 Comments

Jalan Trans Papua, Wujud Kehadiran Pemerintah di Ujung Timur Nusantara

Pemerintah terus mendampingi, mengawal sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek besar nasional terutama yang berlokasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan terisolir. Hal tersebut terungkap jelas dari sejumlah pernyataan Dirjen Perbendaharaan

Kementerian Keuangan 0 Comments

Kunjungan Menteri Keuangan Tinjau Penyaluran Kredit Ultra Mirko (UMi) di Belawan, Medan Sumatera Utara

Medan, djpbn.kemenkeu.go.id – Dalam APBN 2018 program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dianggarkan sebesar Rp 2,5 triliun, saat ini pemerintah melakukan uji coba program pembiayaan Umi di 21 daerah kabupaten se-Indonesia mulai

Kementerian Keuangan 0 Comments

Menkeu: Membagi Pengetahuan dan Pemahaman Menjadi Sangat Penting untuk Dilakukan

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan apresiasi kepada Ditjen Perbendaharaan atas inisiatifnya untuk menumbuhkan minat di bidang literasi. “Saya Senang karena ada Inisiatif yang disebut Literasi dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply