Dirjen Perbendaharaan, Terapi Permasalahan Penyaluran Dana Desa Bisa Diterapkan Ditempat Lain

Dirjen Perbendaharaan, Terapi Permasalahan Penyaluran Dana Desa Bisa Diterapkan Ditempat Lain

Berau,djpbn.kemenkeu.go.id- Berkoordinasi untuk menyikapi kondisi terkini pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb khususnya pada kantor wilayah DJPb seKalimantan dilaksanakan Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) Kalimantan (15/09).

“Saat ini kita sudah di penghujung triwulan ke-3 tahun 2017 praktis tinggal 3 bulan lagi sudah akhir tahun 2017. Masa akhir tahun anggaran tersebut, membawa konsekuensi atas janji pemerintah sekaligus akselerasi pembangunan nasional, serta ujian bagi kita di DJPb” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat menyampaikan arahannya.

 DJPb bertugas mengawal APBN tahun 2017 yang terdiri dari sisi belanja sebesar Rp.2.080,5 T dan sisi penatausahaan penerimaan sebesar Rp.1.750,3 T. Sementara itu di tahun 2018 yang akan datang balanja negara sebesar Rp2.204,4 T dan penatausahaan penerimaan negara sebesar Rp.1.878,4 T. sebagian belanja negara tersbut didistribusikan melalui dana transfer ke daerah. Tahun 2017 alokasi dana transfer dan dana desa sebesar Rp.764,9 T. “Semakin massifnya alokasi dana ke daerah tersebut, perlu diimbangi dengan semakin tertibnya monitoring atas pelaksanaannya, tolong antar KPPN khususnya se-Kalimantan agar saling sharing pelaksanaan pencairan Dana Desa agar terapi terhadap permasalahan yang telah terjadi dapat dipakai di tempat lain” pesan Dirjen Perbendaharaan.

Pada pembukaan Rakernas Akuntansi tahun 2017 di istana negara(14/09), Presiden menyampaikan beberapa arahan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana APBN dan APBD. “Masih banyak penentuan tujuan dan sasaran program/kegiatan dilapangan yang belum berorientasi pada hasil (outcome)” kata Presiden Joko Widodo. Mekanisme pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang masih rumit, beragam dan menyita waktu dan tenaga” tambah presiden.

Ditjen Perbendaharaan telah berhasil menyederhanakan tata kelola penyaluran bantuan pemerintah, dari yang semula perlu mengirimkan 44 jenis laporan menjadi cukup 2 jenis laporan. “Tolong Kepala Kanwil dan Kepala KPPN memantau dan melaporkan, apakah penyederhanaan tersebut berjalan di lapangan sampai level petunjuk teknis” pesan Dirjen Perbendaharaan. [TAP]

 

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Source: Kementerian Keuangan

About author

You might also like

Kementerian Keuangan 0 Comments

Final Reporting Workshop 2016/2017: Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman Menuju Kemajuan Pembangunan

Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertukar pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi dan sosial, Indonesia berkerjasama dengan Korea menghelat kegiatan Final Reporting Workshop Knowledge Sharing Program (KSP) 2016/2017 (26/05). “Workshop ini sebagai

Kementerian Keuangan 0 Comments

Wamenkeu: DJPb Diharapkan Terus Lakukan Continuous Improvement

“Ditjen Perbendaharaan yang memiliki kantor vertikal yang banyak tersebar di seluruh Indonesia diharapkan terus melakukan continuous improvement. Di antaranya melalui empat pilar utama yaitu sumber daya manusia, organisasi, teknologi dan

Kementerian Keuangan 0 Comments

Tanggung Jawab Semakin Bertambah, Seluruh Jajaran DJPb Perlu Menjaga Komptabilitas

Belitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertambahnya tanggung jawab yang harus dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun kebijakan langkah-langkah akhir tahun 2017 yang batas waktunya

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply