Perka BKN tentang Cuti PNS dan Pemberhentian PNS Ditargetkan Rampung 2017

Perka BKN tentang Cuti PNS dan Pemberhentian PNS Ditargetkan Rampung 2017

21728050_1069484316516530_1347351431043112466_n

Rapat konsinyasi pembahasan draf Perka BKN.(foto: kis)

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali lakukan pembahasan finalisasi Perka BKN yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian PNS sebagai tindak lanjut penyusunan 13 Peraturan Kepala BKN sebagai regulasi teknis dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang juga merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,

Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Haryomo Dwi Putranto dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan 13 Perka BKN turunan PP 11/2017 yang digelar Selasa, (20/09/2017) di Jakarta merupakan rapat pembahasan kedua setelah sebelumnya digelar Pembahasan perumusan Perka BKN tentang Cuti PNS pada 15 Agustus 2017.

Ditargetkan Perka BKN tentang Cuti PNS dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberhentian PNS rampung sebelum akhir 2017, setelah sebelumnya Perka BKN tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi diterbitkan pada 17 Juli 2017.

“Untuk Perka BKN tentang Cuti PNS sudah dalam tahap finalisasi dan optimistis rampung pada tahun ini,” jelasnya.

Lanjutnya bahwa ada 10 (sepuluh) jenis pemberhentian PNS yang diakomodir di dalam Perka BKN ini, yakni sbb:

  1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri;
  2. Mencapai Batas Usia Pensiun;
  3. Tidak Cakap Jasmani dan/ Rohani;
  4. Meninggal Dunia, Tewas atau Hilang;
  5. Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan;
  6. Pelanggaran Disiplin;
  7. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden, Ketua/Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota;
  8. Menjadi Anggota dan/ atau Partai Politik;
  9. Tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara;
  10. Karena Hal lain:
  • Tidak melapor setelah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
  • Menggunakan ijazah palsu;
  • Tidak melapor setelah menjalankan tugas belajar. des

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Optimistis Penyelesaian Penetapan NIP CPNS TA 2017 Tepat Waktu

Jakarta-Humas BKN, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang membuka rekrutmen CPNS Tahun Anggaran (TA) 2017 terus bersinergi menyelesaikan proses pengangkatan CPNS sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

PNS Diimbau Senantiasa Perbarui Data Pada Aplikasi SAPK

  Jakarta- Humas BKN, Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengadakan acara Sosialisasi Aplikasi MY SAPK dan Modul Pelayanan Pensiun di Aula Kantor Pusat BKN, Selasa (20/03/2018). Sosialisasi yang dibuka oleh

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Memasuki Pekan Kedua, SKD bagi Peserta Seleksi STIN dan STSN Digelar

Jakarta – Humas BKN, Pekan kedua dalam periode pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Tahun 2019, diwarnai oleh SKD bagi peserta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Sekolah Tinggi

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply