“Success Story Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Gorontalo”

“Success Story Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Gorontalo”

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id, – Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sektor perekonomian desa yang disertai transparansi kepada masyarakat menjadi hal menarik yang ditemui dalam kunjungan Dirjen Perbendaharaan untuk meninjau pengelolaan dana desa pada beberapa desa di Provinsi Gorontalo tersebut.

 

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kabile Bone, Desa Olele, mendapat apresiasi dari Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, atas pengelolaan dana desa yang sangat baik dan transparan. Dipasangnya baliho berisi daftar besaran dana desa yang diterima beserta aliran penggunaan dananya menjadi salah satu poin positif yang diapresiasi.

“Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi desa lainnya di provinsi lain,” kata Marwanto Harjowiryono dalam kunjungannya (23/9).

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas alokasi penggunaan dana desa pada Desa Olele. Desa Olele merupakan salah satu desa yang berlokasi dekat dengan kota Gorontalo dan memiliki potensi wisata yang baik. Akses jalan yang baik mendorong lebih banyak wisatawan yang datang dari kota sehingga mampu menggerakan pertumbuhan desa.

“Membangun jalan menuju area wisata adalah keputusan yang bagus karena kita berharap bahwa dengan fasilitas jalan yang semakin baik maka kunjungan wisata akan semakin bertambah,” kata Marwanto.

Dalam kunjungan ke Desa Olele, Dirjen Perbendaharaan pun melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari aksi “Treasury Go Green” yang menjadi salah satu program inisiatif Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2017 ini.

Hal serupa juga ditemui dalam kunjungan berikutnya di Desa Limboto, Kecamatan Limboto (24/9). Di desa yang memiliki danau alami ini, Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, mengoptimalkan dana desa dalam rangka pemeliharaan Danau Limboto untuk peningkatan sektor pariwisata setempat.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, juga mengapresiasi hal tersebut. “Mudah-mudahan hal ini dapat diceritakan kepada rekan-rekan Bupati yang lain, supaya ini betul-betul digelorakan dan bisa menjadi contoh sukses bahwa dana desa betul-betul untuk masyarakat desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.

Kunjungan ke sejumlah desa untuk meninjau pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sesuai on the spot tersebut merupakan salah satu agenda Dirjen Perbendaharaan dalam rangkaian acara Rakor Regional Ditjen Perbendaharaan lingkup Sulawesi pada tanggal 21 s.d. 24 September 2017 di Gorontalo, yang diikuti oleh jajaran kantor unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di wilayah Sulawesi. (DNR)

Source: Kementerian Keuangan

About author

You might also like

Kementerian Keuangan 0 Comments

Jaga Kualitas LKPP, Pantau Keuangan Negara Setiap Saat

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – “Dengan diraihnya opini WTP dari BPK untuk LKPP Tahun 2016, tugas Ditjen Perbendaharaan saat ini adalah menjaga kualitas LKPP Tahun 2017,” pesan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat

Kementerian Keuangan 0 Comments

Menteri Keuangan: Jangan Sampai Kita WTP Tapi OTT

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, – “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu masyarakat akan bertanya, setelah WTP, apa? Apa artinya? Masyarakat ingin kesejahteraan dan keadilan makin

Kementerian Keuangan 0 Comments

Koordinasi dengan Pemda Penting untuk Dana Desa

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – “Dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar penyaluran untuk tahap-tahap selanjutnya berjalan lancar,” pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply