Pelayanan Kepegawaian di Propinsi Papua dan Papua Barat jadi Kegiatan Prioritas BKN Tahun 2018

Pelayanan Kepegawaian di Propinsi Papua dan Papua Barat jadi Kegiatan Prioritas BKN Tahun 2018

Jakarta – Humas BKN, Pelayanan kepegawaian dan assessment Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Propinsi Papua dan Papua Barat menjadi salah satu kegiatan prioritas nasional Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2018. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II  DPR RI (foto: aman)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI (foto: aman)

Pada rapat yang membahas tentang Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) BKN tahun 2018 tersebut, Usman menjelaskan jika alasan dijadikannya pelayanan kepegawaian dan assessment PNS di Propinsi Papua dan Papua Barat ialah karena persoalan kepegawaian yang terjadi di sana sudah berlarut-larut tidak terselesaikan. “Oleh sebab itu, pada RKA BKN tahun 2018, pelayanan kepegawaian dan assessment PNS di Propinsi Papua dan Papua Barat akan menjadi prioritas nasional BKN,” jelas Usman.

Usman menambahkan, kegiatan prioritas nasional BKN tahun 2018 lainnya meliputi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 623 Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), Penyediaan data dan informasi kepegawaian yang akurat dan mutakhir, penyediaan data pelanggaran disiplin ASN secara nasional, serta pemetaan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Anggota dewan dari fraksi Demokrat Libert Kristo Ibo memberikan apresiasi kepada BKN karena menjadikan pelayanan kepegawaian di Propinsi Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional. Namun, Libert tetap mengingatkan Pemerintah untuk juga menyelesaikan permasalahan pegawai honorer yang belum tuntas.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II dari fraksi Demokrat Fandi Utomo. (Foto: aman)

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II dari fraksi Demokrat Fandi Utomo. (Foto: aman)

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II dari fraksi Demokrat Fandi Utomo tersebut, disepakati jika Pagu Indikatif tahun 2018 sebesar Rp. 654.926.411.000.- yang diajukan BKN disepakati menjadi Pagu Definitif. Aman/Berry

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Komisi II DPR Dukung Usulan Penambahan Anggaran BKN Tahun 2020 Sebesar 141.126.282.000 Dibahas di Banggar

Tangerang – Humas BKN, Usulan penambahan pagu anggaran BKN tahun 2020 yang disampaikan pada Trilateral Meeting pada 15 Mei 2019 disepakati oleh Komisi II DPR RI untuk selanjutnya dibawa pada

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Tanpa Jimat, Pelamar CPNS Lampaui Passing Grade

Debby Patriani (berkacamata) dan Sekar Putri Kasih (tidak berkacamata) saat diwawancari oleh Tim Humas BKN. Dochumas Padang-Humas BKN, Mengembang senyum sumringah Debby Patriani, salah satu pelamar CPNS Kemenkum HAM untuk

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Kepala BKN Minta Program P2K Dilaksanakan Berkesinambungan

Jayapura-Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana meminta segenap Tim Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) BKN di Wilayah papua dan Papua Barat dilaksanakan secara berkesinambungan. Kesinambungan tersebut penting hingga terwujud

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply