DPRD Provinsi Riau Kembali Tanyakan Nasib Honorer Kategori II yang Tertinggal

DPRD Provinsi Riau Kembali Tanyakan Nasib Honorer Kategori II yang Tertinggal

Jakarta – Humas BKN, “Terkait permasalahan honorer baik kategori I (KI) dan Kategori II (KII) merupakan kebijakan pemerintah untuk pengangkatannya”, Ucap Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II, Hary Sunarso dalam audiensi dengan DPRD Provinsi Riau di gedung I lantai I BKN pada Jum’at (13/10/2017). Permasalahan yang ada setelah diangkat pada tahun 2009 lalu, pendataan oleh BKD tidak merata semuanya hingga akhirnya PP 56 Tahun 2012 lahir untuk mengakomodir pendataan honorer baik K1 maupun K2 di seluruh Indonesia, tambah Hary.

Didampingi Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman (kanan), Kasubdit Wasdal Bidang Formasi,Pengadaan,dan Pasca Diklat Wilayah II Hari Sunarso (kiri) menjelaskan langkah pemerintah dalam penuntasan masalah tenaga honorer kategori II kepada Komisi A DPRD Provinsi Riau ketika beraudiensi ke Ruang PPID lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Jumat (13/10). (foto: Aman)

Hary juga mengatakan bahwa tanggal 30 november 2014 merupakan batas usul penetapan NIP untuk dapat diproses di BKN, maka untuk jumlah honorer yang masih tertinggal di Provinsi Riau bukan merupakan kebijakan BKN melainkan lebih ke Menpan.

Hadir juga dalam acara tersebut Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat, Herman yang menjelaskan honorer di provinsi Riau yang masih tertinggal dikarenakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tenaga honorer yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa data-data tenaga honorer KII ini dijamin kebenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif dan pidana”, tambah Herman.

Dalam acara yang sama, Hazmi Setiadi Selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau menaruh harapan besar untuk percepatan terbitnya PP terkait Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).dey

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pemberkasan CPNS BKN, Berikut Ini Dokumen Utama yang akan diperiksa Kelengkapan dan Keabsahannya

Jakarta-Humas BKN, Usai mengumumkan daftar peserta seleksi CPNS TA 2018 formasi BKN yang lulus hingga tahap akhir, BKN melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi (pemberkasan-red), Kamis (3/1/2019), di Kantor

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Kanreg III BKN Bandung Kembangkan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Paperless

Kepala Kanreg III BKN Bandung. Bandung-Humas BKN, Kantor Regional III BKN Bandung menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelayanan Kepegawaian secara Paperless melalui Aplikasi Mang Asep, di Bandung pada Kamis (03/10/2019). Rapat yang

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Gelar Rapat Evaluasi Capaian Tahun 2018 dan Outlook Tahun 2019

Bogor-Humas BKN, Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapat penilaian berkategori baik oleh Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Penilaian tersebut

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply