BKN, Kemendagri dan Kementerian PANRB Gelar Rapat Merespons PPK yang Belum Terbitkan SK PTDH atas PNS Tipikor BHT

BKN, Kemendagri dan Kementerian PANRB Gelar Rapat Merespons PPK yang Belum Terbitkan SK PTDH atas PNS Tipikor BHT

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN menggelar Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (24/5/2019) di Ruang Mawar BKN. Dalam rapat ini dibahas tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS pelaku Tipikor yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN, Hardianawati dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan rapat ini diadakan mengingat sampai saat ini masih banyak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang masih belum menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS pelaku Tipikor BHR.

PNS pelaku Tipikor BHT ini, sambung Diana, kini tidak lagi memiliki hak kepegawaian. “Saat ini tersisa 27 PNS instansi pusat dan 476 PNS instansi daerah yang belum diterbitkan SK PTDH-nya oleh PPK”. PNS yang belum menerima SK PTDH ini, sambung Diana, masih menerima gaji dan masih ada yang diangkat dalam jabatan ASN.

Pada kesempatan itu, hadir Kepala Biro Hukum Kemendagri Bayu Muhammad yang memaparkan beberapa potensi yang menyebabkan kurangnya respons instansi daerah dalam mematuhi SKB. “Pertama, instansi daerah terkait tidak mengetahui adanya pegawai di lingkungannya telah menerima SK Tipikor BHT dari Kejaksaan. Karena memang pihak kejaksaan tidak berkewajiban menyampaikan putusan itu kepada Pemda. Kejaksaan hanya menyampaikan lembar putusan kepada PNS pelaku Tipikor yang bersangkutan. Kedua, ada potensi instansi daerah itu tidak paham mengenai SKB ini, tidak mengerti sudut legalitas formalnya, jadi perlu adanya pendekatan dan pembinaan. Ketiga, ada kemungkinan sejumlah instansi daerah memang tidak ada niat mengeluarkan SK PTDH itu”, jelas Bayu.

Kemendagri juga mengarahkan agar PPK segera menerbitkan SK PTDH terhadap PNS Tipikor BHT paling lambat tanggal 31 Mei 2019. “Akan terdapat sanksi bagi PPK yang tidak memproses penerbitan SK PTDH bagi PNS Tipikor BHT”.

Pada akhir rapat tersebut, perwakilan dari Kementerian PANRB, Kemendagri dan BKN menyepakati akan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk memberikan salinan putusan pengadilan terkait PNS Tipikor BHT kepada PPK dr PNS yang bersangkutan. tif

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Latih Pecahkan Masalah di Dunia Kerja, PIK BKN Selenggarakan Praktik Kerja bagi Mahasiswa

Jakarta – Humas BKN, Guna memberikan bekal dan melatih mahasiswa mampu memecahkan masalah di dunia kerja, Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN menyelenggarakan program praktik kerja kepegawaian bagi para mahasiswa PIK.

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku

Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), namun kini masih bekerja aktif

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Hindari Terjerat Kasus Hukum, Pengelola Pengadaan B/J Harus Kuasai Regulasi, Cermat dan Berintegritas

Jakarta-Humas BKN, Untuk menghindari terjerat kasus hukum, para SDM Pengelola pengadaan Barang/Jasa (B/J) di instansi pemerintah harus menguasai regulasi, cermat dan berintegritas tinggi. Pernyataan itu disampaikan Sestama BKN Supranawa Yusuf

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply