BKN Larang Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Mudik

BKN Larang Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Mudik

Jakarta – Humas BKN, Jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor K26-30/V 71-2/99 Tanggal 23 Mei 2019 Tentang Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Hari Raya Keagamaan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan mengatakan SE yang ditandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana tersebut ditujukan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BKN. “SE itu juga sebagai tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi pada Hari Raya Keagamaan. Karena momentumnya Hari Raya Idul Fitri, praktik saling memberi dan menerima bingkisan termasuk kategori gratifikasi,” ujarnya, di ruang kerjanya, Jumat (24/5/2019).

Selain itu, Ridwan mengingatkan tentang permintaan dana, sumbangan dan atau hadiah yang biasa disebut Tunjangan Hari Raya (THR) secara tidak resmi, baik secara individu maupun berkelompok merupakan perbuatan yang dilarang dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi. “Terhadap penerimaan gratifikasi, mekanisme pelaporan dapat diakses melalui tautan www.kpk.go.id/gratifikasi,” katanya.

Kemudian, Ridwan mengingatkan tentang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional inventaris kantor dengan nomor polisi plat merah untuk kegiatan mudik. “PNS atau penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan. Jadi karena kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas milik Negara, BKN kemudian melarang penggunaannya untuk kepentingan non-kedinasan seperti perayaan Hari Raya,” pungkasnya.

Unduh Surat Edaran Nomor K26-30/V 71-2/99 Tanggal 23 Mei 2019 Tentang Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Hari Raya Keagamaan Silakan Klik di sini 

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Humas BKN Pusat Dorong Diseminasi Informasi Kepegawaian di Daerah Melalui Optimalisasi Kanal Informasi Kantor Regional

Medan-Humas BKN, Untuk meningkatkan kepahaman publik akan informasi kepegawaian, intensitas diseminasi informasi perlu diperkuat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Yudhantoro Bayu Wiratmoko dalam

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Tingkatkan Kesejahteraan Pegawai, Koperasi BKN Bentuk Usaha Baru Berbadan Hukum

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam BKN melalui pembentukan Koperasi Perdagangan dan Jasa yang merupakan unit usaha berbadan hukum. Pernyataan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Sisir PNS Pelanggar Disiplin

Peserta rapat pembinaan disiplin. (foto: mia) Jakarta-Humas BKN, Sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian ASN Indonesia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) rutin lakukan penyisiran terhadap pegawai internal BKN yang terbukti telah melakukan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply