Persiapan Pelaksanaan Rekrutmen ASN Jadi Salah Satu Pembahasan Rapat Kerja Tim BKN Pusat dan Kanreg

Palembang – Humas BKN, Pada Rapat Kerja Pelayanan Kepegawaian se-BKN yang digelar di Kantor Regional (Kanreg) VII BKN Palembang pada Senin, (17/06/2019) yang melibatkan perwakilan Kantor BKN Pusat dan Kanreg mulai dari Aceh sampai dengan Papua, Deputi BKN Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto saat membuka Raker mengatakan bahwa mau tidak mau semua proses pelayanan kepegawaian yang menjadi tugas BKN secara bertahap akan dilakukan dengan proses digitalisasi.

Deputi BKN Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto saat membuka Raker.

Usai pembukaan Raker digelar, secara khusus pembahasan dilakukan di bidang kerja masing-masing, mulai dari Raker perihal persiapan rekrutmen ASN dengan metode Computer Assisted Test (CAT BKN), bidang mutasi, kode etik ASN, dan sistem informasi kepegawaian.

Untuk pembahasan rekrutmen ASN, Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen bersama Tim CAT BKN lakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang persiapan dan evaluasi fasilitasi seleksi ASN termasuk Sekolah Ikatan Dinas yang tengah berlangsung saat ini. “Mari tetap kita jaga betul indepedensi BKN untuk sistem rekrutmen ini, metode yang kita lakukan bahkan sudah diapresiasi oleh Negara se ASEAN,” imbuhnya.

“Mari tetap kita jaga betul indepedensi BKN untuk sistem rekrutmen ini, metode yang kita lakukan bahkan sudah diapresiasi oleh Negara se ASEAN,” imbuh Suharmen. (foto: des)

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Otok Kuswandaru menyinggung soal peranan tentang kode etik ASN, mulai dari kebijakan pengawasaan sampai pelaksanaan pengawasan oleh beberapa instansi yang berkolaborasi menaungi ASN, khususnya BKN yang memiliki fungsi pengawasan norma, standar, prosedur, kode etik kepegawaian.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Otok Kuswandaru menyinggung soal peranan tentang kode etik ASN

Di bagian lain, Direktur Pengolahan Data Kepegawaian Heni Sri Wahyuni menjelaskan perihal master plan akan dilakukan optimalisasi pengintegrasian Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola BKN dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) seluruh instansi. Hal ini merupakan bagian dari tugas BKN untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 95 Tahun 2018, salah satunya mengintegrasikan data kepegawaian nasional. des/was

Source: Badan Kepegawaian Negara