Wujudkan Sumber Data dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi, BKN Terbitkan Dua Surat Edaran

Wujudkan Sumber Data dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi, BKN Terbitkan Dua Surat Edaran

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Surat Edaran Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor 04/SINKA/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 tentang Mekanisme Penyajian dan Pemanfaatan Data Serta Informasi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, BKN juga melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi ASN.

Kepala Sub Direktorat Informasi Kepegawaian pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN, Yudhantoro Bayu Wiratmoko kepada Humas BKN menjelaskan bahwa dalam Surat Edaran tersebut setiap unit kerja di BKN diminta menggunakan satu sumber data dan informasi ASN dari Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dengan pemberian akses dan penyajian yang sesuai kewenangan masing-masing unit. Tujuannya agar informasi publik bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap pengguna secara tepat dan sederhana. “Dengan penggunaan satu sumber data, maka data yang disajikan akan sama dan penggunaannya dapat selalu dikontrol oleh Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian,” tuturnya.

Lebih lanjut Bayu menjelaskan mengenai Surat Edaran lainnya yang juga diterbitkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dengan Nomor 05/SINKA/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 tentang Mekanisme Pembangunan Aplikasi di Unit Kerja BKN. Melalui Surat Edaran tersebut, BKN akan mewujudkan suatu sistem informasi yang terpadu dan terintegrasi sehingga pembangunan aplikasi lebih efektif dan efisien dengan target Tahun 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kedepan, setiap unit yang ingin mengembangkan aplikasi harus berkoordinasi dengan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dengan tujuan untuk membatasi pengembangan aplikasi dan pengawasan data informasi. “Surat Edaran Nomor 4 tersebut memiliki hubungan dengan Surat Edaran Nomor 5 yang sama-sama bertujuan untuk mewujudkan pengintegrasian data di BKN,” tambahnya.

Terbitnya Surat Edaran tersebut juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ketersedian dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan aplikasi di setiap unit kerja. Hal tersebut sehubungan dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang akan diwujudkan melalui sistem informasi yang terintegrasi tersebut. kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Demi Wujudkan Good Governance, BKN Gelar Sosialisasi WBS, SPIP dan Benturan Kepentingan

Jakarta-Humas BKN, Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Pengawasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Benturan Kepentingan pada Rabu (03/07/2019). Sosialisasi yang

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Menyongsong Era 5.0, PR Pemerintah Dituntut Respons Cepat Melihat Peluang dan Tantangan

Bandung-Humas BKN, “Belum selesai kita disuguhi era 4.0 yang mengharuskan selalu berkembang mengikuti teknologi, Public Relations (PR) baik sektor pemerintah maupun swasta harus siap menghadapi tantangan dan peluang dalam era

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Tingkat Kelulusan SKD CPNS MA dan Kemenkumham Rendah

Jakarta-Humas BKN, Pusat data CAT BKN menunjukkan bahwa tingkat kelulusan pelamar CPNS tahun 2017 periode I (melamar ke Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply