ASN Penggerak Edukasi Pernikahan Dini di Kab Bolaang Mongondow Timur Jadi Salah Satu Kandidat Penerima KPLB dari BKN

ASN Penggerak Edukasi Pernikahan Dini di Kab Bolaang Mongondow Timur Jadi Salah Satu Kandidat Penerima KPLB dari BKN

Jakarta – Humas BKN, Plt Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Anna Hamdani mengakui masih tingginya prevalensi pernikahan dini di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara diakibatkan masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Ia menerangkan bahwa tim kesehatan dari Pemkab Bolaang Mongondow Timur sudah mulai melakukan gerakan edukasi tentang kesehatan reproduksi yang menyasar kelompok remaja.

“Selain itu kami juga bergerak melakukan advokasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa agar diupayakan peraturan desa tentang pernikahan dini,” ungkap Anna. (foto: kis)

“Minimnya pengetahuan kelompok remaja di Bolaang Mongondow Timur soal kesehatan reproduksi yang berdampak pada angka pernikahan dini menjadi alasan utama kami bergerak untuk mengedukasi dan melakukan pembinaan kelompok remaja di sana. Kami melakukannya secara online dan diseminasi langsung. Lewat online kami menyediakan semacam konsultasi via media sosial/chat untuk konsultasi, kami juga membuka diskusi langsung dengan remaja. Selain itu kami juga bergerak melakukan advokasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa agar diupayakan peraturan desa tentang pernikahan dini,” ungkap Anna saat memaparkan inovasi yang diusulkan sebagai Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada BKN pada Rabu, (03/07/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala BKN saat memimpin rapat.

Menurutnya peningkatan pengetahuan remaja soal kesehatan reproduksi yang berelevansi terhadap penurunan persentase pernikahan dini di Kab Bolaang Mongondow Timur menjadi indikator berdampak tidaknya gerakan edukasi ini. Perihal angka pernikahan dini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2018, dan persentase pernikahan dini mengalami peningkatan dari 14,18% menjadi 15,68%.

Presentasi KPLB juga dilakukan oleh empat peserta lainnya yang berasal dari Kementerian Hukum da HAM dan Pemerintah Provinsi Papua.

Presentasi KPLB juga dilakukan oleh empat peserta lainnya yang berasal dari Kementerian Hukum da HAM dan Pemerintah Provinsi Papua. Sebelumnya Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang memimpin presentasi KPLB tersebut menyebutkan bahwa prestasi kerja yang diusulkan haruslah berkategori kinerja luar biasa yang berdampak. Usulan ini akan melewati tahapan berupa verifikasi administratsi, analisis presentasi, dan verifikasi di level pimpinan, jika disetujui maka Terhitung Mulai Tanggal (TMT) KPLB ditetapkan per 1 April 2019. des

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Kepala BKN: Wujudkan Transformasi Pemerintahan Dengan Digitalisasi Layanan Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, Jika para pengelola kepegawaian Indonesia melakukan digitalisasi layanan kepegawaian, maka dapat dipastikan transformasi pemerintahan yang diharapkan banyak orang akan terjadi. Keyakinan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima H Wibisana

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN, Kemendagri dan Kementerian PANRB Gelar Rapat Merespons PPK yang Belum Terbitkan SK PTDH atas PNS Tipikor BHT

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN menggelar Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Evaluasi RB dan ZI Mendorong Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Jakarta – Humas BKN, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply