ASN Penggerak Edukasi Pernikahan Dini di Kab Bolaang Mongondow Timur Jadi Salah Satu Kandidat Penerima KPLB dari BKN

ASN Penggerak Edukasi Pernikahan Dini di Kab Bolaang Mongondow Timur Jadi Salah Satu Kandidat Penerima KPLB dari BKN

Jakarta – Humas BKN, Plt Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Anna Hamdani mengakui masih tingginya prevalensi pernikahan dini di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara diakibatkan masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Ia menerangkan bahwa tim kesehatan dari Pemkab Bolaang Mongondow Timur sudah mulai melakukan gerakan edukasi tentang kesehatan reproduksi yang menyasar kelompok remaja.

“Selain itu kami juga bergerak melakukan advokasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa agar diupayakan peraturan desa tentang pernikahan dini,” ungkap Anna. (foto: kis)

“Minimnya pengetahuan kelompok remaja di Bolaang Mongondow Timur soal kesehatan reproduksi yang berdampak pada angka pernikahan dini menjadi alasan utama kami bergerak untuk mengedukasi dan melakukan pembinaan kelompok remaja di sana. Kami melakukannya secara online dan diseminasi langsung. Lewat online kami menyediakan semacam konsultasi via media sosial/chat untuk konsultasi, kami juga membuka diskusi langsung dengan remaja. Selain itu kami juga bergerak melakukan advokasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa agar diupayakan peraturan desa tentang pernikahan dini,” ungkap Anna saat memaparkan inovasi yang diusulkan sebagai Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada BKN pada Rabu, (03/07/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala BKN saat memimpin rapat.

Menurutnya peningkatan pengetahuan remaja soal kesehatan reproduksi yang berelevansi terhadap penurunan persentase pernikahan dini di Kab Bolaang Mongondow Timur menjadi indikator berdampak tidaknya gerakan edukasi ini. Perihal angka pernikahan dini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2018, dan persentase pernikahan dini mengalami peningkatan dari 14,18% menjadi 15,68%.

Presentasi KPLB juga dilakukan oleh empat peserta lainnya yang berasal dari Kementerian Hukum da HAM dan Pemerintah Provinsi Papua.

Presentasi KPLB juga dilakukan oleh empat peserta lainnya yang berasal dari Kementerian Hukum da HAM dan Pemerintah Provinsi Papua. Sebelumnya Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang memimpin presentasi KPLB tersebut menyebutkan bahwa prestasi kerja yang diusulkan haruslah berkategori kinerja luar biasa yang berdampak. Usulan ini akan melewati tahapan berupa verifikasi administratsi, analisis presentasi, dan verifikasi di level pimpinan, jika disetujui maka Terhitung Mulai Tanggal (TMT) KPLB ditetapkan per 1 April 2019. des

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Dari 1.404 Peserta SKD Sekolah Ikatan Dinas di STIP Jakarta, Hanya 314 Memenuhi Passing Grade

Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 1.404 peserta tes calon taruna/taruni sekolah ikatan dinas kementerian perhubungan telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan metode Computer Assisted Test (CAT) BKN di titik lokasi STIP Jakarta.

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Rapat Asesor untuk Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN

Ciawi – Humas BKN, Rapat Asesor untuk Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN BKN dilaksanakan pada Kamis (04/07/2019) di Ruang Rapat Pusat Pengembangan (Pusbang) ASN BKN. Rapat Asesor ini dipimpin oleh

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

“ASN itu Perekat dan Pemersatu Bangsa di Tengah Kemajemukan Masyarakat Indonesia”

Jakarta–Humas BKN Aparatur Sipil Negra (ASN) diiimbau untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA dan tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan. “ASN

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply