Demi Wujudkan Good Governance, BKN Gelar Sosialisasi WBS, SPIP dan Benturan Kepentingan

Demi Wujudkan Good Governance, BKN Gelar Sosialisasi WBS, SPIP dan Benturan Kepentingan

Jakarta-Humas BKN, Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Pengawasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Benturan Kepentingan pada Rabu (03/07/2019). Sosialisasi yang digelar di Kantor Pusat BKN, Jakarta tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang membutuhkan dukungan setiap unit di lingkungan BKN.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) BKN, Hardianawati selaku Ketua Pokja Penguatan Pengawasan menjelaskan bahwa saat ini aplikasi WBS telah dikembangkan sejak pertama diluncurkan pada Tahun 2015. Aplikasi WBS saat ini mendukung pelaksanaan manajemen internal dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) terhadap manajemen ASN. Hardianawati melanjutkan, melalui aplikasi WBS pegawai dapat melakukan pengaduan atas dugaan pelanggaran dengan disertai bukti autentik. “Prinsip pelaporannya rahasia, namun pelapor harus memberikan keterangan pengaduan dengan jelas dan disertai bukti-buktinya agar dapat ditindaklanjuti,” ujar Hardianawati.

“Prinsip pelaporannya rahasia, namun pelapor harus memberikan keterangan pengaduan dengan jelas dan disertai bukti-buktinya agar dapat ditindaklanjuti,” ujar Hardianawati (kiri). (foto: mia)

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Inspektur BKN, A. Darmuji memaparkan mengenai kewajiban Instansi Pemerintah terhadap penyelenggaraan SPIP yang akan diimplementasikan BKN melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 98/KEP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BKN. Darmuji melanjutkan, SPIP tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. “Selain itu dengan adanya SPIP, tugas dan fungsi BKN akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Darmuji melanjutkan, SPIP tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

 

Darmuji juga menjelaskan tentang Benturan Kepentingan, yang diharapkan sebagai pengendalian Pejabat dalam menggunakan wewenang saat menetapkan keputusan dan atau tindakan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Ke depan, hal tersebut akan juga diimplementasikan melalui Keputusan Kepala BKN sehingga penggunaan wewenang dilaksanakan berdasarkan kepentingan publik. kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Peresmian UPT ke-9 BKN, Gubernur Maluku : Saya Seperti Mendapat Durian Runtuh

Ambon-Humas BKN, Gubernur Provinsi Maluku, berharap hadirnya UPT BKN di Ambon ini dapat mendorong pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Provinsi Maluku. “Dengan diresmikannya UPT ini, saya seperti

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Seleksi CPNS Berbasis Komputer Dilaksanakan Serentak Mulai Pekan keempat Oktober 2018

Jakarta-Humas BKN, Tahap seleksi CPNS 2018 berbasis komputer rencananya akan digelar serentak mulai pekan keempat Oktober 2018. Sedangkan range waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) antara 26 Oktober – 17

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Optimistis Penyelesaian Penetapan NIP CPNS TA 2017 Tepat Waktu

Jakarta-Humas BKN, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang membuka rekrutmen CPNS Tahun Anggaran (TA) 2017 terus bersinergi menyelesaikan proses pengangkatan CPNS sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply