Demi Wujudkan Good Governance, BKN Gelar Sosialisasi WBS, SPIP dan Benturan Kepentingan

Demi Wujudkan Good Governance, BKN Gelar Sosialisasi WBS, SPIP dan Benturan Kepentingan

Jakarta-Humas BKN, Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Pengawasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Benturan Kepentingan pada Rabu (03/07/2019). Sosialisasi yang digelar di Kantor Pusat BKN, Jakarta tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang membutuhkan dukungan setiap unit di lingkungan BKN.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) BKN, Hardianawati selaku Ketua Pokja Penguatan Pengawasan menjelaskan bahwa saat ini aplikasi WBS telah dikembangkan sejak pertama diluncurkan pada Tahun 2015. Aplikasi WBS saat ini mendukung pelaksanaan manajemen internal dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) terhadap manajemen ASN. Hardianawati melanjutkan, melalui aplikasi WBS pegawai dapat melakukan pengaduan atas dugaan pelanggaran dengan disertai bukti autentik. “Prinsip pelaporannya rahasia, namun pelapor harus memberikan keterangan pengaduan dengan jelas dan disertai bukti-buktinya agar dapat ditindaklanjuti,” ujar Hardianawati.

“Prinsip pelaporannya rahasia, namun pelapor harus memberikan keterangan pengaduan dengan jelas dan disertai bukti-buktinya agar dapat ditindaklanjuti,” ujar Hardianawati (kiri). (foto: mia)

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Inspektur BKN, A. Darmuji memaparkan mengenai kewajiban Instansi Pemerintah terhadap penyelenggaraan SPIP yang akan diimplementasikan BKN melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 98/KEP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BKN. Darmuji melanjutkan, SPIP tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. “Selain itu dengan adanya SPIP, tugas dan fungsi BKN akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Darmuji melanjutkan, SPIP tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

 

Darmuji juga menjelaskan tentang Benturan Kepentingan, yang diharapkan sebagai pengendalian Pejabat dalam menggunakan wewenang saat menetapkan keputusan dan atau tindakan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Ke depan, hal tersebut akan juga diimplementasikan melalui Keputusan Kepala BKN sehingga penggunaan wewenang dilaksanakan berdasarkan kepentingan publik. kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Raih Opini WTP Sepuluh Tahun Berturut-turut

Jakarta – Humas BKN, “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut membuktikan bahwa BKN sebagai Instansi Pemerintah patuh dalam menyusun laporan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

“Pelantikan Pejabat Fungsional Ahli Utama Bagian Pembenahan dan Pemantapan Organisasi”

Ciawi-Humas BKN, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan amanat Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017, yang merupakan turunan dari

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Jadwal dan Lokasi SKD CPNS Periode II 2017

Jakarta, Humas BKN. Sesuai jadwal yang disusun oleh Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN, berikut ini disampaikan jadwal dan lokasi SKD CPNS Periode II tahun 2017. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (K/L)

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply