Penilaian Kinerja PNS Bertujuan Menjamin Objektivitas Pembinaan PNS Berdasakan Sistem Prestasi dan Karier

Penilaian Kinerja PNS Bertujuan Menjamin Objektivitas Pembinaan PNS Berdasakan Sistem Prestasi dan Karier

Banjarmasin-Humas BKN,  “Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier”. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan revisi PP Nomor 46 Tahun 2011.

Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Ditegaskan pula dalam peraturan ini bahwa prinsip penilaian Kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, transparan. Poin-poin tersebut disampaikan oleh Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto saat membuka acara Sosialisasi dan Bimtek Sistem Informasi Penilaian Kinerja PNS se- wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Aula Kantor Regional VIII BKN, Banjarmasin, Kamis (4/7/2019).

Penilaian kinerja, sambung Haryomo, memegang peranan penting dalam pembinaan karir seorang PNS karena peningkatan karir, pengembangan kompetensi, hingga pemberian kompensasi didasarkan pada kinerja PNS yang bersangkutan. Pentingnya penilaian kinerja ini, lanjut Haryomo, membuat Pemerintah mengeluarkan peraturan tersendiri. “Sekarang PNS sudah memperoleh tunjangan kinerja di mana jelas tunjangan tersebut didapatkan atas dasar kinerja. Apakah masih relevan penilaian kinerja dilakukan setiap satu tahun sekali, padahal kondisi kinerja PNS berberda-beda setiap bulannya,” ujar Haryomo. Atas dasar tersebut, sambung Haryomo, BKN melalui Direktorat Kinerja ASN berupaya membangun sistem penilaian kinerja berbasis aplikasi. Di lingkup internal BKN sendiri pembangunan sistem tersebut telah dimulai sejak tahun 2015 menggunakan aplikasi e-kinerja dan Daily Evaluation System 3.0 (DES 3.0). Ke depan, sambung Haryomo, diharapkan instansi daerah sudah dapat menggunakan aplikasi tersebut.

“Apakah masih relevan penilaian kinerja dilakukan setiap satu tahun sekali, padahal kondisi kinerja PNS berberda-beda setiap bulannya,” ujar Haryomo.

Haryomo menambahkan, “Akan sangat sulit atasan menilai secara objektif jika tidak menggunakan aplikasi, apalagi pada nilai sikap perilaku. Aplikasi ini nantinya sangat membantu dalam memberikan nilai yang objektif dengan model penilaian 360 derajat sesuai aturan pada PP baru ini.”
Kegiatan Sosialisasi sekaligus Bimbingan Teknis ini diikuti oleh Pejabat Administrator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah kerja Kanreg VIII BKN.

Sementara itu materi teknis terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dasar penilaian kinerja berbasis aplikasi disampaikan langsung oleh Direktur Kinerja ASN BKN, Neny Rochyani. Terkait aplikasi Neny menguatkan “Aplikasi ini disusun utk meminimalisasi subjektivitas atasan memberikan penilaian kinerja bawahan. Jadi tidak menutup kemungkinan jika bawahan berkinerja baik maka nilainya dapat mencapai level sangat memuaskan”. aya

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Lakukan Rekonsiliasi dan Validasi Data Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS Provinsi Papua Barat Tahun 2018

Jakarta – Humas BKN, Dalam rangka persiapan pengumuman hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat Tahun 2018,

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Gandeng Polres Sumedang, BKN Ringkus Komplotan Penipu Penerimaan CPNS

Sumedang-Humas BKN, Setelah melakukan pengintaian selama 2 hari, BKN bersama jajaran Polres Sumedang dan Polsek Jatinangor berhasil meringkus komplotan penipu seleksi penerimaan CPNS 2018 yang dibungkus dengan kegiatan lokakarya. Tim

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN dan Instansi Terkait Gelar Rapat Penyelesaian Status CPNS Kabupaten Solok

Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN Otok Kuswandaru .(foto:desi) Jakarta- Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama sejumlah perwakilan seperti dari Kementerian Kordinasi Pembinaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply