Sistem Aplikasi e-DUPAK, Permudah Proses Usul Penetapan Angka Kredit
Jakarta- Humas BKN, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK) di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Rabu (10/7/19). Bimtek yang dihadiri oleh Analis kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assesor SDM Aparatur di lingkungan BKN ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai prosedur pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit.
Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf yang membuka Bimtek tersebut secara resmi menyampaikan, pada era digitalisasi setiap pemangku jabatan fungsional tertentu khususnya Auditor Kepegawaian, Analis Kepegawaian dan Assesor SDM harus mengerti dan bisa menggunakan aplikasi E-DUPAK yang terkoneksi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan proses pengusulan angka kredit yang menjadi tanggung jawab ketiga jabatan tersebut akan lebih mudah, efisien, serta memperoleh data yang akurat dan valid. “Dengan adanya aplikasi ini akan mengurangi permasalahan yg dihadapi pemangku jabatan maupun penilai penetapan angka kredit”, ungkap Sestama.
“Dengan adanya aplikasi ini akan mengurangi permasalahan yg dihadapi pemangku jabatan maupun penilai penetapan angka kredit”, ungkap Sestama. (foto: mia)
Direktur Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (Pusbin JFK) BKN, Herman menyampaikan bahwa saat ini Pusbin JFK sedang melakukan revitalisasi proses penyusunan dan penilaian penetapan angka kredit. “Aplikasi e-DUPAK berguna sebagai media dalam pengawasan dan pengendalian administrasi analis kepegawaian di BKN”, tuturnya.
“Aplikasi e-DUPAK berguna sebagai media dalam pengawasan dan pengendalian administrasi analis kepegawaian di BKN”, tuturnya.
Herman juga menyampaikan, inovasi aplikasi e-DUPAK turut mempermudah proses penyusunan dan penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) secara cepat dan terukur dengan menggunakan sebuah aplikasi, sebagai tuntutan zaman dan kemajuan teknologi. rat
Source: Badan Kepegawaian Negara
About author
You might also like
BKN Penuhi Salah Satu Hak ASN Melalui Bantuan Hukum Kepegawaian
Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Dalam melakukan pembinaan tersebut seyogyanya beriringan dengan
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Diharapkan Jadi Garda Terdepan Dalam Reformasi Institusi
Ciawi-Humas BKN, Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) BKN, Ahmad Jalis mengatakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV diharapkan dapat menjalankan peran sebagai garda terdepan dalam melakukan reformasi birokrasi,
Evaluasi Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN: Kolaborasi BKN dan Instansi jadi Kunci Percepatan
“Peneguhan kewenangan BKN dalam NSPK manajemen ASN ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan tata kelola manajemen ASN”. Deputi BKN Bidang Wasdalpeg – Otok Kuswandaru. Dok. Des Jakarta – Humas BKN,
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!