Sinergikan Pengawasan dan Tindak Lanjut Tipikor, BKN Kembangkan Aplikasi Sipenetral

Sinergikan Pengawasan dan Tindak Lanjut Tipikor, BKN Kembangkan Aplikasi Sipenetral

Jakarta – Humas BKN, Mengelola Indonesia dengan berbagai keragamannya merupakan tugas Pegawai negeri Sipil (PNS) dalam menjahit persatuan NKRI. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Netralitas, Disiplin, dan Tipikor di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Rabu (10/07/2019). Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS (Wasdal Detikdispen) ini dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Regional BKN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kepala BKN menyampaikan dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan kepercayaan dari masyarakat. (foto: kis)

Lebih lanjut, Kepala BKN menyampaikan dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan kepercayaan dari masyarakat, salah satunya dengan memberikan pelayanan publik yang adil dan tidak memihak. “Melalui kegiatan ini, kita akan melihat seberapa jauh upaya yang sudah dilakukan serta untuk mengetahui dan mengatasi kekurangan yang terjadi,” ungkap Kepala BKN.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto yang menjadi Keynote Speaker menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai komitmen BKN dalam mewujudkan netralitas dan kedisiplinan, serta menjadi upaya preventif meminimalisir tindak pidana kejahatan jabatan, yaitu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini, upaya mewujudkan netralitas, disiplin, dan mencegah Tipikor di Daerah cukup baik, bahkan beberapa Kantor Regional tercatat sudah menindaklanjuti Tipikor dengan baik. “Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa Tipikor harus ditindak tegas karena merupakan tindak pidana kejahatan jabatan,” tutur Haryomo.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa Tipikor harus ditindak tegas karena merupakan tindak pidana kejahatan jabatan,” tutur Haryomo.

Dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan kasus PNS Tipikor, BKN mengembangkan Aplikasi Sipenetral yang dapat diakses oleh tiga instansi selain BKN, diantaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Dalam Negeri. Suf/Kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Dyah Rachmawati Sugiyanto Terpilih Menjadi Ketua Iprahumas Periode 2018 – 2021

Bogor – Humas BKN, Konvensi Humas Pemerintah Tahun 2018 resmi ditutup oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, Sabtu (8/9/2018). Digelar di Salak

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pengurangan Penggunaan Plastik Jadi Tema Aktualisasi Salah Satu Peserta Latsar CPNS BKN

#SobatBKN, Natasha Pangabean, CPNS BKN yg berkonsultasi dgn mentornya u/ presentasi dlm rangka Latsar CPNS. Presentasi ini salah satu syarat kelulusan Latsar yg menentukan apakan Natasha akan diangkat menjadi PNS

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Bantu Percepat Proses Teknis PTDH PNS Tipikor, BKN Keluarkan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dengan KPK, Kemendagri, dan KemenPANRB

Medan – Humas Kanreg VI BKN, Deputi BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) Otok Kuswandaru kembali menyampaikan progress tindaklanjut penjatuhan putusan pemberhentian terhadap PNS terlibat tindak pidana korupsi (tipikor)

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply