Sinergikan Pengawasan dan Tindak Lanjut Tipikor, BKN Kembangkan Aplikasi Sipenetral

Sinergikan Pengawasan dan Tindak Lanjut Tipikor, BKN Kembangkan Aplikasi Sipenetral

Jakarta – Humas BKN, Mengelola Indonesia dengan berbagai keragamannya merupakan tugas Pegawai negeri Sipil (PNS) dalam menjahit persatuan NKRI. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Netralitas, Disiplin, dan Tipikor di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Rabu (10/07/2019). Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS (Wasdal Detikdispen) ini dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Regional BKN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kepala BKN menyampaikan dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan kepercayaan dari masyarakat. (foto: kis)

Lebih lanjut, Kepala BKN menyampaikan dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan kepercayaan dari masyarakat, salah satunya dengan memberikan pelayanan publik yang adil dan tidak memihak. “Melalui kegiatan ini, kita akan melihat seberapa jauh upaya yang sudah dilakukan serta untuk mengetahui dan mengatasi kekurangan yang terjadi,” ungkap Kepala BKN.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto yang menjadi Keynote Speaker menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai komitmen BKN dalam mewujudkan netralitas dan kedisiplinan, serta menjadi upaya preventif meminimalisir tindak pidana kejahatan jabatan, yaitu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini, upaya mewujudkan netralitas, disiplin, dan mencegah Tipikor di Daerah cukup baik, bahkan beberapa Kantor Regional tercatat sudah menindaklanjuti Tipikor dengan baik. “Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa Tipikor harus ditindak tegas karena merupakan tindak pidana kejahatan jabatan,” tutur Haryomo.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa Tipikor harus ditindak tegas karena merupakan tindak pidana kejahatan jabatan,” tutur Haryomo.

Dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan kasus PNS Tipikor, BKN mengembangkan Aplikasi Sipenetral yang dapat diakses oleh tiga instansi selain BKN, diantaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Dalam Negeri. Suf/Kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

CPNS Kemenkumham Studi Lapangan Nilai-Nilai Dasar PNS ke BKN

Jakarta-Humas BKN, Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan I Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jakarta Timur mengunjungi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Senin (21/05/2018). Kunjungan tersebut diselenggarakan dalam rangka

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Kepala Kanreg V BKN Jakarta Lantik 9 Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional

Jakarta-Humas BKN, Kepala Kantor Regional (Kanreg) V BKN Jakarta, Istati Atidah melantik dan mengambil sumpah 9 Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang akan bekerja di lingkungan Kanreg V BKN, Jumat

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Siapkan Analis Kepegawaian Unggul, IPAKRI Gelar Workshop dan Bimbingan Teknis E-Dupak

Dok. Don Jakarta- Humas BKN, Mengusung tema Kesiapan Sumber Daya Manusia Unggul Bagi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Pusbin JFK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply