Deputi Wasdal: Berpikir dan Bertindak menjadi Ciri Dynamic Governance

Tangerang Selatan – Humas BKN, “Untuk mewujudkan birokrasi bersih, kompeten, dan melayani, penataan birokrasi dan pengelolaan SDM Aparatur telah mengalami transformasi dari masa ke masa dimulai dari: Tahun 2013 ‘Rule Based Bureaucracy’ yang lebih menekankan pada Administrasi Kepegawaian, Tahun 2018 ‘Performanced Based Bureaucracy’ yang beralih pada Manajemen ASN, dan Tahun 2025 ‘Dynamic Governance’ yang berfokus pada Pengembangan Potensi Human Capital”. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Otok Kuswandaru pada Wokshop Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Hotel Santika Premiere Bintaro, Kamis (18/07/2019).

Otok melanjutkan, “Ciri dari dynamic governance ialah ciri berpikir dan bertindak, yang terdiri dari ‘think ahead, think again, dan think across’. Ciri berpikir inilah yang perlu dilakukan berkaitan dengan tugas BKN yang berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara, sesuai denganUndang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014,” jelasnya.

Kemudian, Otok mengatakan Manajemen ASN merupakan proses perencanaan, perekrutan dan orientasi, pengembangan kapasitas, disiplin, penilaian kinerja, promosi, sampai purnabakti. Ada tiga hal di dalamnya yaitu pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. ASN tidak dapat melupakan dan melanggar peran netralitas, yakni netralitas dalam politik, netralitas dalam pelayanan publik, dan netralitas dalam pelaksanaan manajemen ASN. ‘Sejak dulu, ASN sudah dijaga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena sebenarnya peran ASN itu melekat 24 jam,” tegasnya.

Terakhir, Otok mengatakan pendelegasian kewenangan oleh Presiden dalam hal kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN kepada empat lembaga pemerintah, Kementerian PAN-RB, KASN, LAN, dan BKN. Di mana BKN memiliki kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN. rif/vit/fry

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Dyah Rachmawati Sugiyanto Terpilih Menjadi Ketua Iprahumas Periode 2018 – 2021

Bogor – Humas BKN, Konvensi Humas Pemerintah Tahun 2018 resmi ditutup oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, Sabtu (8/9/2018). Digelar di Salak

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Beragam Isu Kesehatan dan Sistem Informasi Jadi Rancangan Aktualisasi CPNS 2019 Gel IV

Ciawi – Humas BKN, Pelatihan dasar atau biasa disingkat dengan Latsar menjadi salah satu tahap mutlak yang harus dilalui seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain diajarkan pengetahuan kebangsaan dan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Targetkan Terjaringnya Sosok Berkualitas di Bidang PBJ, LKPP Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BKN

Jakarta-Humas BKN, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BKN menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pertukaran Data dan Informasi, Jumat (17/5/2019), di ruang Rapat Paripurna lt 10,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply