Direktorat PPU BKN Pastikan Akuntabilitas Tata Cara Penetapan Penugasan PNS melalui Penyusunan Peraturan BKN

Direktorat PPU BKN Pastikan Akuntabilitas Tata Cara Penetapan Penugasan PNS melalui Penyusunan Peraturan BKN

(foto: end)

Jakarta – Humas BKN, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan (PPU) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Rapat diselenggarakan di Kantor Pusat BKN pada Kamis (25/07/2019). Turut hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Aris Windiyanto, dan Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Neny Rochyany.

Rapat diselenggarakan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Hal teknis yang diatur di dalam Peraturan BKN itu antara lain mengenai waktu penugasan, gaji dan tunjangan, cuti, penegakan disiplin, status dan mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain sebagainya.

Sebagaimana disampaikan oleh Haryomo penugasan ASN berkaitan dengan manajemen ASN, oleh karena itu peraturan ini harus mencangkup seluruh aspek manajemen ASN. Pada kesempatan itu BKN juga mengundang beberapa perwakilan kementerian terkait, yaitu dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi kebijakan agar tidak menimbulkan mispersepsi di kemudian hari.

“Dengan adanya peraturan ini sistem penugasan PNS akan lebih akuntabel,” tutup Julia Leli Kurniatri.

Pada rapat tersebut seluruh masukan dari Deputi dan perwakilan kementerian akan menjadi bahan perbaikan rancangan peraturan. Seluruh peserta rapat sepakat bahwa peraturan ini penting sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan ASN. “Dengan adanya peraturan ini sistem penugasan PNS akan lebih akuntabel,” tutup Julia Leli Kurniatri selaku Direktur Peraturan Perundang-Undangan BKN. suf

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Puspenkom ASN BKN Gelar Workshop Peningkatan Kompetensi SDM

Peserta workshop Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. foto : Kis  Jakarta – Humas BKN, Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puspenkom ASN) BKN

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Peringati Hari Lahir Pancasila Ke-73, Kepala BKN Minta PNS Indonesia Bersatu, Berbagi dan Berprestasi

Upacara Bendera memperingati Hari Lahir Pancasila ke-73 dan HUT BKN ke-70 di halaman Kantor Pusat BKN Jakarta, Jumat (1/6/2018) Jakarta-Humas BKN, Menyampaikan amanat Presiden RI dalam peringatan Hari Lahir Pancasila

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Kemnaker : “Dengan CAT BKN, Hasil SKB Tak Bisa Diotak-atik”

Jakarta-Humas BKN, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Selasa (14/11/2017), mulai mengggelar Seleksi Kompetensi

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply