Direktorat PPU BKN Pastikan Akuntabilitas Tata Cara Penetapan Penugasan PNS melalui Penyusunan Peraturan BKN

Direktorat PPU BKN Pastikan Akuntabilitas Tata Cara Penetapan Penugasan PNS melalui Penyusunan Peraturan BKN

(foto: end)

Jakarta – Humas BKN, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan (PPU) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Rapat diselenggarakan di Kantor Pusat BKN pada Kamis (25/07/2019). Turut hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Aris Windiyanto, dan Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Neny Rochyany.

Rapat diselenggarakan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Hal teknis yang diatur di dalam Peraturan BKN itu antara lain mengenai waktu penugasan, gaji dan tunjangan, cuti, penegakan disiplin, status dan mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain sebagainya.

Sebagaimana disampaikan oleh Haryomo penugasan ASN berkaitan dengan manajemen ASN, oleh karena itu peraturan ini harus mencangkup seluruh aspek manajemen ASN. Pada kesempatan itu BKN juga mengundang beberapa perwakilan kementerian terkait, yaitu dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi kebijakan agar tidak menimbulkan mispersepsi di kemudian hari.

“Dengan adanya peraturan ini sistem penugasan PNS akan lebih akuntabel,” tutup Julia Leli Kurniatri.

Pada rapat tersebut seluruh masukan dari Deputi dan perwakilan kementerian akan menjadi bahan perbaikan rancangan peraturan. Seluruh peserta rapat sepakat bahwa peraturan ini penting sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan ASN. “Dengan adanya peraturan ini sistem penugasan PNS akan lebih akuntabel,” tutup Julia Leli Kurniatri selaku Direktur Peraturan Perundang-Undangan BKN. suf

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Sekjen Ombudsman: Assessment Center BKN Terbukti Mampu Menjaring Sosok yang Tepat untuk Pengisian Jabatan

Jakarta – Humas BKN, Assesment center BKN sangat profesional dan kredibel. Keberadaan saya dalam jabatan yang saya duduki saat ini merupakan salah satu bukti nyata hasil assesment center BKN. Demikian

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Talent Pool ASN Jadi Salah Satu Pilar untuk Wujudkan Visi Indonesia 2045

Jakarta-Humas BKN, Guna mendapatkan kesamaan pemahaman dan komitmen bersama tentang rencana program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis manajemen talenta nasional, Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN) / Badan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Sesma BKN: SKB MA Berlangsung Lancar Tanpa Intervensi Pihak Manapun

Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Mahkamah Agung (MA) yang dilaksanakan di Kantor Regional VII BKN Palembang (4-6/10/2017). gandhy Palembang – Humas BKN,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply