Direktorat PPU BKN Pastikan Akuntabilitas Tata Cara Penetapan Penugasan PNS melalui Penyusunan Peraturan BKN

Direktorat PPU BKN Pastikan Akuntabilitas Tata Cara Penetapan Penugasan PNS melalui Penyusunan Peraturan BKN

(foto: end)

Jakarta – Humas BKN, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan (PPU) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Rapat diselenggarakan di Kantor Pusat BKN pada Kamis (25/07/2019). Turut hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Aris Windiyanto, dan Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Neny Rochyany.

Rapat diselenggarakan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Hal teknis yang diatur di dalam Peraturan BKN itu antara lain mengenai waktu penugasan, gaji dan tunjangan, cuti, penegakan disiplin, status dan mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain sebagainya.

Sebagaimana disampaikan oleh Haryomo penugasan ASN berkaitan dengan manajemen ASN, oleh karena itu peraturan ini harus mencangkup seluruh aspek manajemen ASN. Pada kesempatan itu BKN juga mengundang beberapa perwakilan kementerian terkait, yaitu dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi kebijakan agar tidak menimbulkan mispersepsi di kemudian hari.

“Dengan adanya peraturan ini sistem penugasan PNS akan lebih akuntabel,” tutup Julia Leli Kurniatri.

Pada rapat tersebut seluruh masukan dari Deputi dan perwakilan kementerian akan menjadi bahan perbaikan rancangan peraturan. Seluruh peserta rapat sepakat bahwa peraturan ini penting sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan ASN. “Dengan adanya peraturan ini sistem penugasan PNS akan lebih akuntabel,” tutup Julia Leli Kurniatri selaku Direktur Peraturan Perundang-Undangan BKN. suf

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Songsong Keberkahan Lailatul Qadar, Pegawai BKN Iktikaf Bersama di Masjid Al Khidmah BKN

Jakarta-Humas BKN, Badan Pembina Rohani Islam (Babinrohis) Korpri BKN menggelar kegiatan itikaf sejak Sabtu (25/5/2019) mulai pukul 17.00 WIB, yang dibuka oleh Ketua Korpri BKN Haryomo Dwi Putranto. Dalam kegiatan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pertajam Pengawasan dan Pengendalian NSP Kepegawaian, BKN Terapkan EWS Preventif

Jakarta – Humas BKN, Untuk mempertajam fungsi pengawasan dan pengendalian norma, standar, dan prosedur (NSP) manajemen kepegawaian ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg)

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Siap Dekatkan Layanan Kepegawaian Kepada ASN Pemprov Kalteng

Jakarta-Humas BKN, Layanan kepegawaian BKN bersiap menyentuh lebih dekat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng). Hal tersebut ditandai dengan telah ditandatanganinya kesepakatan perjanjian dan berita acara

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply