Dari Rakor Perencanaan ASN, Kepala BKN Ungkapkan Tiga Faktor Gagal Seleksi Administrasi CPNS 2018

Jakarta-Humas BKN, Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Instansi Pusat dan Daerah tahun 2019 diprediksi mencapai 5,5 juta pendaftar. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan ASN Tahun 2020-2024 dan Pengadaan ASN Tahun 2019 di Jakarta Selatan, Selasa (30/07/2019).

Lebih lanjut Kepala BKN juga menyampaikan, dari hasil evaluasi pengadaan CPNS tahun 2018 terdapat tiga faktor terbanyak penyebab peserta gugur dalam seleksi administrasi, yaitu ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan, dokumen pendukung tidak lengkap dan KTP yang di-upload tidak jelas atau bukan KTP Asli. Banyaknya peserta yang mengundurkan diri setelah penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) juga menjadi permasalahan dalam rekrutmen CPNS tahun 2018, “Sehingga dibutuhkan koordinasi Instansi Pusat dan Daerah untuk mengatasi hal tersebut, terutama koordinasi mengenai data kependudukan,” ujarnya. Kepala BKN menambahkan bahwa saat ini telah tersedia 108 titik lokasi Station Computer Assisted Test (CAT) BKN dan CAT Instansi Daerah sebagai infrastruktur rekrutmen ASN tahun 2019 dengan jumlah 7.532 PC. “Tentu masih dibutuhkan tambahan titik lokasi lagi guna memberikan kemudahan bagi peserta rekrutmen ASN tahun 2019,” tambahnya.

Dalam Rakor yang digelar oleh Kementerian PANRB hingga esok tersebut, Menteri PANRB, Syafruddin menjelaskan bahwa pengembangan ASN merupakan kunci untuk menjawab dinamika tantangan Smart ASN 2024, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dalam rakor ini, Instansi Pusat dan Daerah akan bersinergi untuk memformulasikan SDM Aparatur yang merupakan aset utama organisasi melalui rekrutmen generasi Smart ASN secara bertahap. “Salah satunya dengan rekrutmen ASN yang berkompeten di bidang teknis, bidang pendidikan dan kesehatan tahun ini, guna mendukung percepatan pembangunan SDM tersebut,” ujarnya.

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, beserta para Bupati, Walikota, Kepala BKPSDM atau perwakilannya dari Instansi Daerah di Indonesia.

Penulis: kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pelayanan Kepegawaian dan Assessment PNS Wilayah Papua dan Papua Barat Kembali Jadi Program RKP BKN di Tahun 2019

Jakarta – Humas BKN, Pelayanan kepegawaian dan assessment PNS untuk wilayah Papua dan Papua Barat masih menjadi salah satu program dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

“Aktualisasikan Pembawa Damai di Lingkup Keluarga, Lingkungan dan Negara”

Jakarta-Humas BKN, Perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi menjadi momentum tersendiri bagi Keluarga Besar Kristiani BKN yang terhimpun dalam Unit KORPRI BKN melalui Pembinaan Rohani Warga Kristiani (PRWK) untuk merajut

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Kantor Regional II BKN Surabaya, PPSR dan Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN jadi Satuan Kerja Terbaik Pengelola Pengaduan Masyarakat

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelola Pengaduan Masyarakat, Selasa (16/7/19). Rakor ini dihadiri oleh enam puluh peserta dari Kantor Pusat dan Kantor Regional dengan tujuan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply