Integrasi Data Kepegawaian Masuk Proyek Prioritas Nasional, BKN Petakan Simpeg K/L/D

Integrasi Data Kepegawaian Masuk Proyek Prioritas Nasional, BKN Petakan Simpeg K/L/D

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan rencana aksi Integrasi Data Kepegawaian yang menjadi Proyek Prioritas Nasional sebagai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pertemuan Multilateral Proyek Prioritas Nasional SPBE yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta Pusat, Jumat (02/09/2019). Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan Instansi Pusat yang menjadi bagian dalam Proyek Prioritas Nasional.

Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN, Heni Sri Wahyuni menyampaikan bahwa melalui integrasi data kepegawaian menciptakan outcome terciptanya layanan kepegawaian menggunakan satu data Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mendukung integrasi data tersebut, BKN saat ini sedang mengevaluasi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) pada Instansi Pusat dan Daerah untuk mengetahui Instansi mana yang akan diarahkan menggunakan Simpeg Nasional berbagi pakai atau hanya diperlukan integrasi data saja.

Selain itu Heni menambahkan, BKN juga akan mengintegrasikan tata naskah dari seluruh Instansi Pusat dan Daerah. “Data dan tata naskah itulah yang akan menjadi penguat layanan proses kepegawaian,” ujar Heni.

Saat memimpin pembahasan, Direktur Aparatur Negara Bappenas, Tatang Muttaqin menjelaskan bahwa pertemuan ini dilaksanakan guna memastikan sinkronasi kegiatan dan output antar Kementerian/Lembaga, serta menentukan target, indikator dan proyeksi kebutuhan anggaran tahun 2020-2024 untuk masing K/L. “Pada pembahasan kali ini kita akan melihat matriks yang berisi indikator, output hingga anggaran, sehingga bisa menggambarkan bagaimana kualitas proyek yang akan dihasilkan,” tuturnya.

Implementasi SPBE dilakukan sesuai arahan implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE yang tertampung dalam RPJMN 2020-2024. Dalam Perpres tersebut, BKN mengemban tugas untuk melakukan integrasi data kepegawaian secara nasional dan ditargetkan rampung pada tahun 2020. kaw/des

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Penuhi Salah Satu Hak ASN Melalui Bantuan Hukum Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Dalam melakukan pembinaan tersebut seyogyanya beriringan dengan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

PNS Yang Tidak Diberikan Cuti Bersama Karena Tugas Jabatan, Hak Cutinya Ditambahkan ke Dalam Cuti Tahunan

Jakarta-Humas BKN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, salah satunya

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Question and Answer  Registrasi Online Rakornas Kepegawaian 2018Question and Answer  Registrasi Online Rakornas Kepegawaian 2018

Jakarta-Humas BKN, Sedikitnya terdapat tiga jenis permasalahan yang sering ditemui calon peserta saat registrasi online peserta Rapat Koordinasi (Rakornas) Kepegawaian 2018. Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Yudhantoro

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply