Reformasi Birokrasi Dimulai dengan Penyederhanaan Proses Bisnis dalam Tubuh Birokrasi

Reformasi Birokrasi Dimulai dengan Penyederhanaan Proses Bisnis dalam Tubuh Birokrasi

Jakarta- Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengadakan entry meeting evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Kantor BKN pada hari Jumat (2/8/19). Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kantor Regional Manado, Bandung, Surabaya dan Pusat Pengembangan ASN.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa RB bukan hanya formalitas tetapi sesuatu yang seharusnya bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diukur. “Perubahan dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti penyederhanaan proses bisnis dalam tubuh birokrasi,” ujarnya. Upaya lainnya dapat dilihat melalui penerapan pemerintahan berorientasi hasil melalui penerapan SAKIP. Antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP setiap tahun.

“BKN telah mengimplementasikan RB sejak tahun 2013 sesuai 8 (delapan) area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan & penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik”, ujar Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf. Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Didit Noordiatmoko menyatakan bahwa untuk melihat apakah RB berjalan dengan baik, akan dilakukan survey melalui kuesioner online baik di lingkungan internal BKN (pusat & kanreg) maupun di lingkungan eksternal BKN (pihak-pihak yg menerima pelayanan BKN). Lebih lanjut Didit menambahkan, “Objektif dari pelaksanaan RB adalah bagaimana kinerja individu bisa diturunkan ke organisasi. Serta mitigasi risiko, apa yang perlu dihindari dan disupervisi untuk mencapai kinerja BKN yang baik”. rat/suf

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Tanpa Jimat, Pelamar CPNS Lampaui Passing Grade

Debby Patriani (berkacamata) dan Sekar Putri Kasih (tidak berkacamata) saat diwawancari oleh Tim Humas BKN. Dochumas Padang-Humas BKN, Mengembang senyum sumringah Debby Patriani, salah satu pelamar CPNS Kemenkum HAM untuk

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Dengan Peraturan BKN E-Lapkin, Target Kinerja ASN Bisa Lebih Maksimal

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Draf Peraturan BKN Penilaian Kinerja Pegawai ASN tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Kinerja Pegawai Negeri

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

DWP BKN Jadi Srikandi Yang Berikan Edukasi Pentingnya Mitigasi Terhadap Bencana

Dharma Wanita Persatuan Badan Kepegawaian Negara (DWP BKN) menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penanggulangan Bencana antara DWP dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply