Reformasi Birokrasi Dimulai dengan Penyederhanaan Proses Bisnis dalam Tubuh Birokrasi

Reformasi Birokrasi Dimulai dengan Penyederhanaan Proses Bisnis dalam Tubuh Birokrasi

Jakarta- Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengadakan entry meeting evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Kantor BKN pada hari Jumat (2/8/19). Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kantor Regional Manado, Bandung, Surabaya dan Pusat Pengembangan ASN.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa RB bukan hanya formalitas tetapi sesuatu yang seharusnya bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diukur. “Perubahan dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti penyederhanaan proses bisnis dalam tubuh birokrasi,” ujarnya. Upaya lainnya dapat dilihat melalui penerapan pemerintahan berorientasi hasil melalui penerapan SAKIP. Antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP setiap tahun.

“BKN telah mengimplementasikan RB sejak tahun 2013 sesuai 8 (delapan) area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan & penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik”, ujar Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf. Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Didit Noordiatmoko menyatakan bahwa untuk melihat apakah RB berjalan dengan baik, akan dilakukan survey melalui kuesioner online baik di lingkungan internal BKN (pusat & kanreg) maupun di lingkungan eksternal BKN (pihak-pihak yg menerima pelayanan BKN). Lebih lanjut Didit menambahkan, “Objektif dari pelaksanaan RB adalah bagaimana kinerja individu bisa diturunkan ke organisasi. Serta mitigasi risiko, apa yang perlu dihindari dan disupervisi untuk mencapai kinerja BKN yang baik”. rat/suf

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

7 Kandidat JPT LPSK Jalani Uji Kompetensi di BKN

Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 7 Calon Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Senin, (30/4/2018) mengikuti uji kompetensi melalui assessment center (AC) BKN di Kantor BKN Pusat

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Kebutuhan Penjaga Lapas dan Keimigrasian Mendesak, Panselnas Berlakukan Passing Grade dan Ranking 

Jakarta-Humas BKN, Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) formasi SMA/D3 untuk jabatan Penjaga Lapas dan Pemeriksa Keimigrasian Terampil pada Kementerian Hukum dan HAM pada sebagian wilayah tidak memenuhi kuota. Bahkan secara

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Perkuat Soliditas Pegawai, Korpri BKN Peringati HUT ke-46 Dengan Berbagai Kegiatan

Jakarta-Humas BKN, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) BKN menggelar sejumlah rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 di antaranya senam bersama dan pembagian doorprize pada Jumat (17/11/17).

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply