Diskusi Publik Netralitas ASN Bersama BKN, Bawaslu, KemenPANRB, dan KASN

Diskusi Publik Netralitas ASN Bersama BKN, Bawaslu, KemenPANRB, dan KASN

Jakarta – Humas BKN, Direktur Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Hardianawati memaparkan sejumlah jenis pelanggaran netralitas yang sudah dilakukan BKN dengan melibatkan KemenPANRB, KASN, dan Bawaslu. Hal tersebut disampaikannya dalam forum Diskusi Publik yang bertajuk Refleksi Pemilu 2019 soal Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diinisiasi organisasi non pemerintah bernama Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro Indonesia), dengan menghadirkan Kementerian/Lembaga di bidang pembinaan ASN.

Berlangsung di Bawaslu pada Selasa (6/8/2019), Hardianawati menyebutkan jenis pelanggaran netralitas ASN paling banyak ditemukan melalui kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan paling banyak melibatkan ASN di lingkup instansi pemerintah daerah.
“Kasus keterlibatan ASN dalam aktivitas politik seperti keberpihakan terhadap calon pasangan tertentu masih ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) tahun 2018 sampai Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Abhan yang memimpin forum diskusi tersebut. Ia menyebutkan bahwa selain mengidentifikasi secara aktif soal adanya dugaan perihal kasus pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu juga menerima sejumlah pengaduan dan laporan keterlibatan ASN berupa aktivitas keberpihakan kepada paslon tertentu dalam Pilkada sebelumnya dan Pemilu yang baru berlangsung April lalu.

Pada kesempatan yang sama, salah satu Komisioner ASN yang hadir dalam forum itu menjelaskan aspek terbesar pelanggaran netralitas ada dalam pembuatan keputusan atau kebijakan dan manajemen ASN. Misalnya keputusan Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang punya kepentingan politik membuat keputusan dengan asas subjektivitas. Ia juga menyebutkan politisasi di birokrasi masih sangat kental. des/dey

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Berikut ini 4 Variabel Utama Pengukur Indeks Profesionalitas ASN

  Jakarta-Humas BKN, Sedikitnya terdapat 4 variabel utama untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN. Keempat variabel tersebut dipastikan memiliki koneksitas dalam menentukan tingkat profesionaltas ASN. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

BKN Dukung Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi dalam Tubuh Birokrasi

Jakarta – Humas BKN, Sekretaris Utama (Sesma) BKN Supranawa Yusuf menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi. “Upaya pencegahan korupsi dalam bidang kepegawaian dapat dilakukan, contohnya salah satunya dengan menambahkan

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Pegawai dari 41 Instansi Pusat dan Daerah Ikuti Inpassing ke Jabatan Fungsional Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply