Beberapa Hal Perlu Dipersiapkan sebelum Terapkan Flexible Working Arrangement pada PNS

Beberapa Hal Perlu Dipersiapkan sebelum Terapkan Flexible Working Arrangement pada PNS

Jakarta-Humas BKN, Wacana flexible working arrangement yang akan diterapkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dibahas beberapa waktu lalu, baik oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan saat memberikan keterangan pada awak media di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Senin (12/08/2019).

Ridwan melanjutkan, wacana flexible working arrangement dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran pekerjaan yang terjadi di Pemerintah saat ini, contohnya Biro Humas dengan pekerjaan yang rata-rata dilakukan secara mobile. (foto: kis)

Ridwan melanjutkan, wacana flexible working arrangement dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran pekerjaan yang terjadi di Pemerintah saat ini, contohnya Biro Humas dengan pekerjaan yang rata-rata dilakukan secara mobile. Namun untuk mewujudkan flexible working arrangement tersebut memerlukan persiapan sangat panjang, karena memiliki banyak prasyarat dan prakondisi yang perlu diperhatikan. “Hal yang perlu diperhatikan tersebut, seperti peraturan, kematangan aplikasi virtual office, kejelasan target hingga Standard Operating Procedure (SOP),” ujarnya.

Sebelumnya, flexible working arrangement telah dibahas BKN dalam Sharing Session Flexible Working in Government yang dihadiri oleh Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf bersama seluruh perwakilan unit-unit kerja di BKN. Dalam sharing session tersebut dijelaskan bahwa dengan penerapan flexible working arrangement yang berdasarkan output pegawai dapat mengurangi dampak global warming dan menciptakan work life balance yang lebih baik untuk para pegawai.

Terakhir, Ridwan menegaskan bahwa sampai saat ini wacana Flexible Working Arrangement baru berupa wacana di kalangan internal Pemerintah. “Diperlukan kematangan regulasi, infrastruktur, suprastruktur, dan keberterimaan masyarakat sebelum hal ini dapat diwujudkan,” tutup Ridwan. kaw

Source: Badan Kepegawaian Negara

About author

You might also like

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Dua Mahasiswa PIK BKN Jadi Best Speaker Ajang Disporseni UT 2019

Jakarta-Humas BKN, Dua mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (PIK BKN) terpilih menjadi Pembicara Terbaik pada kompetisi Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga, dan Seni (Disporseni) Universitas Nasional 2019 yang dibuka

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Usulan Perubahan SOTK BKN sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja

Jakarta-Humas BKN, Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara(BKN) Diah Kusuma Ismuwardani dan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN (Sinka) Suharmen beserta jajarannya mengikuti Rapat Pembahasan Usulan Peraturan BKN tentang Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Negara 0 Comments

Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Penerapan Zona Integritas di Kanreg BKN Bandung

Jakarta – Humas BKN, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khareon mengapresiasi pencanangan pembangunan “Zona Integritas” yang diterapkan oleh Kantor Regional III BKN Bandung. Herman menyebut bahwa komitmen

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply